Senada dengan PDI-P, Demokrat Miris dengan Manuver Luhut Soal Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya memiliki pandangan yang sama dengan PDI Perjuangan terhadap manuver Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kamhar mengaku miris melihat manuver Luhut yang menunjukkan sikap bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo maupun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang sudah tegas menyatakan tak ada penundaan pemilu.

"Kita miris melihat pembantu presiden yang satu ini terus menerus mempertontonkan aksi aksi yang bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi. Padahal Menko Polhukam Prof Mahfud MD yang sesuai tupoksi sudah secara tegas dan terang benderang menyatakan tidak adanya penundaan pemilu," kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Selasa (15/3/2022).

Kamhar menuturkan, klaim Luhut bahwa banyak masyarakat menginginkan pemilu ditunda sudah dikritisi dan dipertanyakan validitas datanya oleh sejumlah pihak.

Baca juga: Kritik Pedas Hasto untuk Luhut, Pengamat: PDI-P Tak Mau Jadi Sasaran soal Pemilu Ditunda

Hasil survei sejumlah lembaga juga telah membantah klaim tersebut karena mayoritas responden menyatakan menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Memang menimbulkan tanda tanya besar bagi publik ketika dua Menko yang bukan tupoksinya sibuk kasak-kusuk melakukan manuver terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini," kata Kamhar.

Seperti diketahui, wacana menunda pemilu juga disuarakan oleh Menteri Kooridnator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Kamhar, saat ini publik menjadi menerka-nerka siapa sebenarnya sosok yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

Oleh karena itu, Kamhar menilai Jokowi perlu mengambil tindakan tegas terhadap para menterinya yang bertindak melenceng dan dapat membuatnya melanggar konstitusi.

"Presiden Jokowi mesti tegas mengambil tindakan terhadap pembantu-pembantunya yang insubordinasi, apalagi berpotensi menjerumuskannya melanggar konstitusi. Jika terus menerus melakukan pembiaran, publik akan berpikir Pak Lurah main dua kaki," ujar Kamhar.

Baca juga: Waketum PKB Minta Luhut Bagikan Big Data Terkait Wacana Penundaan Pemilu

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan seluruh menteri agar tidak memiliki pendapat berbeda dengan Jokowi, hal ini disampaikan merespons pernyataan Luhut yang mengeklaim banyak masyarakat ingin Pemilu 2024 ditunda.

"Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024," kata Hasto dalam siaran pers, Senin (14/3/2022).

"Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" imbuh dia.

Di samping itu, Hasto juga mempertanyakan kapasitas Luhut dalam berbicara soal wacana menunda Pemilu 2024.

Sebab, isu penundaan pemilu bukanlah ranah Kemenko Kemaritiman dan Investasi, melainkan ranahnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kementerian Dalam Negeri.

"Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam," ujar Hasto.

Baca juga: Ilusi Klaim Big Data Luhut dan Cak Imin soal Masyarakat Inginkan Pemilu Ditunda...

Dalam wawancara yang diunggah di akun Youtube Deddy Corbuzier, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Luhut mengeklaim, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.