Sejumlah Kritik PDI-P untuk Luhut: Berpendapat Beda dengan Presiden hingga Menteri Masuk Ranah Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sorotan setelah mengaku memiliki analisis big data tentang aspirasi masyarakat yang ingin Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda.

Luhut mengeklaim, berdasarkan data yang dimilikinya, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional. Sehingga Pemilu 2024 hendaknya ditunda.

Pernyataan yang terekam dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun YouTube itu pun dikomentari banyak pihak. Termasuk partai politik (parpol) yang tidak setuju usulan pemilu ditunda.

Salah satu parpol yang menolak usulan penundaan pemilu yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Partai berlambang banteng itu berulang kali menyatakan tidak sependapat dengan wacana penundaan pemilu ini.

PDI-P pun menyampaikan sejumlah kritik terhadap Luhut yang berbicara seputar penundaan pemilu.

Apa saja kritik dari PDI-P terhadap Luhut? Berikut rangkumannya.

Luhut beda pendapat dengan presiden

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap Luhut soal penundaan pemilu, justru berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasto mengatakan, Presiden Jokowi sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu 14 Februari 2024.

Oleh karena itu, Hasto mengingatkan seluruh menteri agar tidak memiliki pendapat yang berbeda dengan Presiden Jokowi.

"Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024," kata Hasto dalam siaran pers, Senin (14/3/2022).

"Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" imbuh dia.

Pertanyakan kapasitas Luhut

Hasto juga mempertanyakan kapasitas Luhut dalam berbicara soal wacana menunda Pemilu 2024.

Pasalnya, isu penundaan pemilu dinilai bukan ranah Kemenko Kemaritiman dan Investasi, melainkan ranahnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Kementerian Dalam Negeri.

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah Menko Polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” kata Hasto.

Ia mengingatkan, sebagai pembantu presiden, para menteri seharusnya fokus saja pada tugasnya. Kerja-kerja menteri dinilai harus sesuai pada mandat yang diberikan.

Hasto mempertanyakan mandat yang diberikan terhadap Luhut jika berkaca pada pernyataannya yang berbeda dengan kebanyakan menteri dan Presiden Jokowi.

"Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam," ujar dia.

Politik ranah parpol

Politisi PDI-P Masinton Pasaribu juga mengingatkan seluruh menteri agar bekerja sebagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Hal itu juga ia sampaikan untuk merespons pernyataan Luhut yang berbicara soal penundaan pemilu. Padahal, soal penundaan pemilu dinilai bukan kapasitas Luhut untuk berbicara.

Masinton berpandangan, soal penundaan pemilu berkaitan dengan hal politik.

Menurut pandangan Masinton, hal tersebut merupakan ranah pembicaraan dari partai politik, bukan menteri.

"Memaksakan, ini yang menurut saya DPR harus mengingatkan dalam hal ini elemen dalam pemerintah. Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan poksinya, ranah politik itu ranah partai politik," kata Masinton dalam interupsi rapat paripurna, Selasa (15/3/2022).

Negara diatur beberapa orang

Masinton juga menyampaikan kritik keras pernyataan Luhut yang dinilai menjadi preseden buruk di masa mendatang.

Terlebih, saat ini sudah ada anggapan bahwa Indonesia diatur oleh segelintir orang atau pun kelompok.

"Ada semacam indikasi yang saya rasakan juga dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang. Kalau ini kita dibiarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi," kata dia.

Ia mengatakan, PDI-P menolak keras penundaan Pemilu 2024. Sebab, hal itu akan berimplikasi terhadap perpanjangan masa jabatan Jokowi sebagai presiden.