Guru Besar Ilmu Politik Nilai Wacana Penundaan Pemilu Belum Usai meski Nasdem dan Golkar Bertemu

Kompas.com - 11/03/2022, 08:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani menilai, wacana penundaan Pemilu 2024 masih akan terus bergulir, meskipun dua ketua umum partai politik dengan pandangan yang berbeda telah bertemu pada Kamis (10/3/2022).

Adapun dua ketua umum partai politik yang dimaksud yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Keduanya, bertemu pada Kamis di Nasdem Tower, Jakarta. Diketahui, Airlangga bersama Golkar masih pada sikap mendukung usulan penundaan pemilu, sedangkan Surya Paloh di Nasdem tegas menolak.

"Saya melihatnya belum (selesai wacana penundaan pemilu). Kalau kita amati dalam tiga bulan terakhir, mobilisasi di bawah masih jalan," kata Saiful dalam acara Rosi yang disiarkan Kompas TV, Kamis malam.

Baca juga: Pengamat Sarankan Jokowi Beri Pernyataan dengan Pesan Netral soal Wacana Penundaan Pemilu

"Saya tidak curiga, tapi saya melihat fakta di lapangan bahwa ada kelompok-kelompok yang bekerja untuk itu (penundaan pemilu)," sambungnya.

Meyakini hal tersebut, Saiful menerangkan bahwa hingga kini belum ada satu dari tiga partai politik pengusung penundaan pemilu yang mengubah sikapnya.

Terkait Airlangga, kata Saiful, bahkan pada saat bertemu Surya Paloh di Nasdem Tower tetap bersikeras menampung aspirasi sejumlah masyarakat yang menginginkan penundaan pemilu.

"Kita menunggu itu. Selama ini belum ada. Bung Airlangga tadi mengatakan bahwa ada keinginan itu (penundaan pemilu) untuk memperpanjang masa jabatan. Maka belum selesai urusan politiknya. Tentu belum masuk ke wilayah hukum," jelasnya.

Baca juga: PKB Dorong Penundaan Pemilu jika Ada Dukungan Rakyat

Sementara itu, Presiden Jokowi juga dinilai belum menyatakan sikap apakah akan menolak atau mendukung penundaan pemilu.

Padahal, menurut Saiful, sikap Jokowi yang tegas ditunggu oleh publik untuk menyudahi isu yang berkembang.

"Harusnya dari Pak Jokowi sendiri yang menyatakan bahwa aspirasi itu (penundaan pemilu) dihargai. Tapi pastikan Pemilu 2024 akan berlangsung dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya," imbuh Saiful.

Di sisi lain, kondisi berbeda akan terlihat jika Airlangga mewakili Golkar menyatakan sikap beralih dari mendukung menjadi menolak penundaan pemilu.

"Kalau ada pernyataan seperti itu, kita merasa pasti secara politik, dan pasti secara hukum," kata Saiful.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Partai yang Usulkan Penundaan Pemilu Hanya Main-main agar Jadi Pembicaraan

Sebelumnya diberitakan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menilai wacana penundaan Pemilu 2024 perlu dibicarakan oleh ketua-ketua umum partai politik, khususnya partai politik pendukung Presiden Jokowi.

Airlangga meyakini, mengenai penundaan pemilu dapat diatasi melalui musyawarah antara ketum partai.

"Tadi saya katakan, ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketua-ketua umum partai dan kita ini bukan Pemilu atau keputusan model barat, tapi model Indonesia, musyawarah untuk mufakat, konsensus dan gotong royong yang terbukti berhasil dalam melawan pandemi Covid dan pemulihan ekonomi," kata Airlangga usai bertemu Ketum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis.

Mengenai sikap Golkar atas wacana tersebut, ia menegaskan Golkar akan tetap menampung aspirasi masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Nasional
Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Nasional
Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Nasional
BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

Nasional
Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Nasional
Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Nasional
BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.