Anggaran Tak Kunjung Diketok, Strategi Baru Wacana Tunda Pemilu?

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi.

Adapun, Airlangga mengusulkan penundaan pemilu lantaran mengaku menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Pakar Hukum: UUD Sudah Kunci Pemilu Dilaksanakan 5 Tahun Sekali, Tak Etis Ada Amendemen

Isu ini pun belakangan membesar hingga Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi menyatakan bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, dia menyebut, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang lantaran itu bagian dari demokrasi.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," tuturnya.

Dalih DPR

Merespons ini, Badan Anggaran (Banggar) DPR mengaku, pihaknya akan tetap patuh pada kesepakatan jadwal pelaksanaan pemilu, yakni 14 Februari 2024.

Wakil Ketua Banggar, Syarif Alkadrie, mengatakan, tidak ada alasan untuk menunda pemilu.

"Pemilu itu kan sudah disepakati, pemerintah sudah menyepakati dengan DPR, tanggal, bulannya sudah disepakati, kemudian pilkada juga sudah disepakati," kata Syarif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/3/2022).

Syarif menuturkan, belum disepakatinya alokasi anggaran untuk Pemilu 2024 karena Komisi II DPR masih perlu membahasnya dengan KPU.

"Ini kan DPR kan masih reses. Nanti itu kan dibahas oleh Komisi II. Komisi II kan baru menyepakati tanggal dan bulan, tahun," ujarnya.