Anggaran Tak Kunjung Diketok, Strategi Baru Wacana Tunda Pemilu?

"Jika sampai KPU berhasil dipaksa untuk menyatakan tidak siap, maka operasi politik predatorik ini berhasil dijalankan," ujarnya.

Oleh karenanya, kata Umam, KPU dan masyarakat sipil harus benar-benar mengantisipasi potensi ini.

Jangan sampai KPU menjadi bagian dari pihak-pihak yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024 demi kepentingan politik sejumlah pihak.

Sementara, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, kepastian anggaran menjadi jaminan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Belum Disepakati, KPU Tunggu Pembahasan dengan DPR dan Pemerintah

Karena itu, dia meminta pemerintah dan DPR segera membahas dan menyepakati usulan anggaran pemilu yang diusulkan KPU. Ini perlu untuk mengakhiri wacana penundaan pemilu.

Jika pun usulan anggaran KPU terlalu besar, pemerintah dan DPR bisa membahas dan menentukan mana saja mata anggaran yang dapat dihemat.

"Sebagai bentuk konkret dari pernyataan presiden minggu lalu adalah dengan memberikan kepastian anggaran dan segera membahas PKPU Tahapan. Menurut saya, hal ini sebagai bentuk kepastian penyelenggaraan pemilu," kata Khoirunnisa.

Anggaran jadi alasan

Wacana penundaan Pemilu 2024 sendiri bergulir sejak akhir Februari 2022.

Isu itu dikemukakan oleh sejumlah elite partai politik seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Persoalan anggaran bahkan sempat disinggung oleh Zulkifli sebagai salah satu alasan partainya mengusulkan penundaan pemilu.

"Anggaran pemilu yang justru membengkak dari rencana efisiensi, lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Baca juga: Tokoh Parpol yang Lempar Wacana Pemilu Diundur Dinilai Perlu Minta Maaf ke Publik

Selain itu, menurut Zulhas, ada empat alasan lain partainya menyuarakan pemilu ditunda. Pertama, masih berlangsungnya pandemi virus corona.

Kedua, kondisi perekonomian belum stabil. Ketiga, adanya perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, antara lain perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunnya harga minyak dunia.

Terakhir, keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang tertunda akibat pandemi.

Sementara, Muhaimin mengusulkan agar pemilu ditunda dengan dalih ekonomi. Menurut Muhaimin, usulan itu muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.