Harap Cemas PAN di Tengah Timbul Tenggelam Isu Reshuffle Kabinet Jokowi

Kompas.com - 09/03/2022, 08:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan Kabinet Indonesia Maju kembali berembus.

Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengubah peta kursi menteri dan wakil menteri.

Lagi-lagi, isu reshuffle kali ini dikaitkan dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintahan.

Lama menyatakan dukungannya terhadap koalisi Jokowi, hingga kini PAN memang belum mendapatkan satu pun kursi di kabinet.

Baca juga: Angin Reshuffle dan Sinyal Kuat Kursi untuk PAN

Lantas, benarkah dalam waktu dekat partai "matahari putih" itu masuk ke jajaran pemerintah?

Isu reshuffle

Ihwal reshuffle kabinet Jokowi bermula dari kabar pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Jokowi pada pekan lalu. Keduanya disebut-sebut membahas rencana perombakan kabinet.

Namun demikian, Zulhas, begitu sapaan akrab Zulkifli, membantah dirinya bertemu dengan presiden.

Ia pun mengeklaim partainya tidak mengharapkan kursi di kabinet karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak presiden, bukan domain PAN," kata Zulhas, Senin (7/3/2022).

Baca juga: Zulkifli Hasan Bantah Bertemu Jokowi Bahas Reshuffle Kabinet

Di sisi lain, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengaku mendapat informasi bahwa Jokowi akan merombak kabinet pada akhir Maret 2022.

Luqman menuturkan, pada reshuffle nanti PAN akan mendapat jatah satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.

"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

Di samping itu, ia juga menyebutkan, ada partai politik yang tergabung dalam koalisi bakal dikurangi kursi menterinya.

Namun, wakil ketua Komisi II DPR tersebut mengaku belum bisa memastikan kapan reshuffle akan dilaksanakan dan pos menteri mana saja yang dirombak.

"Tapi belum tahu pastinya kapan dan posisinya apa, masih kabar-kabar sih," kata Luqman.

Koalisi belum dapat kursi

Pada Pemilu 2019 lalu, PAN merapat ke pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

PAN baru menyatakan diri mendukung pemerintahan Jokowi pada 31 Agustsus 2021, melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN.

Baca juga: Politisi PKB: Infonya Reshuffle Akhir Maret, PAN Dapat 1 Kursi Menteri dan Wamen

Dalam rakernas tersebut, keputusan mendukung pemerintah disetujui oleh semua dewan perwakilan wilayah (DPW) PAN.

Saat itu, Zulkifli Hasan mengungkapkan peran partainya sebagai jembatan antara umat Islam dan pemerintah.

Menurut dia, hal itu penting lantaran ada anggapan pemerintah berjarak dengan umat Islam. Padahal, pandangan itu tidak benar.

"Harus ada yang menjembatani. Ada solidarity maker. Ada kesan bahwa pemerintah itu sebagian, jauh dengan Islam. Saya mengatakan tidak," kata Zulkifli.

"Buktinya apa? Buktinya, Pak Jokowi memilih wakil presidennya itu tokoh Islam nomor satu, Kiai Ma'ruf Amin itu Ketua Majelis Ulama Indonesia," tutur dia.

Sejak menyatakan diri bergabung ke koalisi, kabar reshuffle kabinet berulang kali mengemuka. Berkali-kali berembus kabar bahwa Jokowi menyiapkan kursi menteri dan wakil menteri untuk PAN.

Kabar ini makin santer terdengar ketika presiden beberapa kali menerbitkan peraturan presiden (perpres) tentang penambahan kursi wakil menteri.

Baca juga: PAN Dikabarkan Bakal Masuk ke Kabinet, Pengamat Sebut Reshuffle di Era Jokowi Masih Bersifat Politis

Meski demikian, Zulhas mengaku partainya tidak pernah menantikan reshuffle sejak bergabung dengan koalisi pemerintah.

Tetapi, PAN juga bersiap apabila sewaktu-waktu presiden meminta salah satu kadernya masuk kabinet. Zulhas mengatakan, PAN akan mengirimkan kader terbaiknya.

"Kalau kader ditugaskan, kita untuk membantu pemerintahan namanya juga negara, pasti kader terbaik akan diberikan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Kini, hingga lewat setengah tahun menyatakan bergabung dengan pemerintah, PAN belum juga mendapatkan kursi menteri atau wamen.

Harap cemas

Melihat ini, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, sudah sejak lama PAN berharap mendapat kursi di pemerintahan Jokowi.

Setengah tahun terakhir, harapan PAN terombang-ambing dengan timbul dan tenggelamnya isu reshuffle.

"PAN posisinya agak desperate, dia sudah kena prank berkali-kali dan sudah menyatakan koalisi cukup lama, tapi sampai hari ini pun belum mendapatkan posisi apa pun," kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Baca juga: “Testing the Water” ala Jokowi soal Wacana Penundaan Pemilu...

Isu reshuffle ini, menurut Umam, bisa jadi berkaitan dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang juga sempat digulirkan Zulhas beberapa waktu lalu.

PAN, kata dia, jelas "tidak berkeringat" untuk mengantarkan Jokowi ke kursi RI-1 di Pemilu 2019. Sementara, daya tawar politik PAN juga terbilang rendah.

Oleh karenanya, Umam mengatakan, PAN begitu mengharapkan belas kasihan penguasa untuk bisa merapat ke pemerintahan.

"Jika wacana reshuffle kali ini juga gagal lagi, maka keputusan untuk masuk dalam koalisi pemerintah ini menjadi kerugian besar bagi PAN," kata Umam.

Sementara, Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, berpandangan, harapan besar PAN mendapat kursi menteri ada kaitannya dengan persiapan logistik menuju Pemilu 2024.

Baca juga: Tiga Partai Koalisi Gulirkan Penundaan Pemilu 2024, Strategi Buying Time sampai soal Kursi Menteri?

Dengan sisa waktu dua tahun menuju pemilu, tidak banyak waktu buat PAN untuk mengejar elektabilitas. Sementara, berada di lingkaran pemerintah penguasa bisa menjadi sebuah keuntungan.

"Sebagai anggota koalisi tentu saja PAN mengharapkan dapat juga memperoleh posisi di kabinet. Jadi ini memang ada dorongan politik kuat agar presiden segera melakukan reshuffle untuk juga mengakomodasi PAN," kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Menurut Bawono, sangat sulit dipungkiri bahwa utak-atik kabinet selama ini lebih dominan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik ketimbang pertimbangan capaian kinerja.

Jika reshuffle benar terjadi, Bawono memprediksi, menteri berlatar nonpartai politik lebih mungkin dikorbankan Jokowi demi bisa memberikan kursi kepada PAN.

"Siapa menteri akan tergusur nanti adalah menteri tidak memiliki basis dukungan politik memadai atau bisa juga menteri dengan kinerja kurang baik," ujarnya.

Sementara, berkaca dari pengalaman sejak kabinet Gus Dur hingga Jokowi periode pertama, kader yang dikirim oleh PAN untuk duduk di kursi biasanya tidak jauh dari ketua umum, wakil ketua umum, atau sekretaris jenderal.

"Tetapi bukan tidak mungkin juga PAN mengirim Soetrisno Bachir apabila pos kementerian akan diberikan presiden nanti di bidang ekonomi," kata Bawono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang Jelang Nataru hingga 9 Januari, Seluruh Wilayah Level 1

PPKM Diperpanjang Jelang Nataru hingga 9 Januari, Seluruh Wilayah Level 1

Nasional
Tugas dan Fungsi Komisi Nasional Disabilitas

Tugas dan Fungsi Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Apa Itu Komisi Nasional Disabilitas?

Apa Itu Komisi Nasional Disabilitas?

Nasional
Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Nasional
Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Nasional
Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

Nasional
Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

Nasional
Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Nasional
Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Nasional
Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Nasional
KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

Nasional
Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.