Harap Cemas PAN di Tengah Timbul Tenggelam Isu Reshuffle Kabinet Jokowi

"PAN posisinya agak desperate, dia sudah kena prank berkali-kali dan sudah menyatakan koalisi cukup lama, tapi sampai hari ini pun belum mendapatkan posisi apa pun," kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Baca juga: “Testing the Water” ala Jokowi soal Wacana Penundaan Pemilu...

Isu reshuffle ini, menurut Umam, bisa jadi berkaitan dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang juga sempat digulirkan Zulhas beberapa waktu lalu.

PAN, kata dia, jelas "tidak berkeringat" untuk mengantarkan Jokowi ke kursi RI-1 di Pemilu 2019. Sementara, daya tawar politik PAN juga terbilang rendah.

Oleh karenanya, Umam mengatakan, PAN begitu mengharapkan belas kasihan penguasa untuk bisa merapat ke pemerintahan.

"Jika wacana reshuffle kali ini juga gagal lagi, maka keputusan untuk masuk dalam koalisi pemerintah ini menjadi kerugian besar bagi PAN," kata Umam.

Sementara, Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, berpandangan, harapan besar PAN mendapat kursi menteri ada kaitannya dengan persiapan logistik menuju Pemilu 2024.

Baca juga: Tiga Partai Koalisi Gulirkan Penundaan Pemilu 2024, Strategi Buying Time sampai soal Kursi Menteri?

Dengan sisa waktu dua tahun menuju pemilu, tidak banyak waktu buat PAN untuk mengejar elektabilitas. Sementara, berada di lingkaran pemerintah penguasa bisa menjadi sebuah keuntungan.

"Sebagai anggota koalisi tentu saja PAN mengharapkan dapat juga memperoleh posisi di kabinet. Jadi ini memang ada dorongan politik kuat agar presiden segera melakukan reshuffle untuk juga mengakomodasi PAN," kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Menurut Bawono, sangat sulit dipungkiri bahwa utak-atik kabinet selama ini lebih dominan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik ketimbang pertimbangan capaian kinerja.

Jika reshuffle benar terjadi, Bawono memprediksi, menteri berlatar nonpartai politik lebih mungkin dikorbankan Jokowi demi bisa memberikan kursi kepada PAN.

"Siapa menteri akan tergusur nanti adalah menteri tidak memiliki basis dukungan politik memadai atau bisa juga menteri dengan kinerja kurang baik," ujarnya.

Sementara, berkaca dari pengalaman sejak kabinet Gus Dur hingga Jokowi periode pertama, kader yang dikirim oleh PAN untuk duduk di kursi biasanya tidak jauh dari ketua umum, wakil ketua umum, atau sekretaris jenderal.

"Tetapi bukan tidak mungkin juga PAN mengirim Soetrisno Bachir apabila pos kementerian akan diberikan presiden nanti di bidang ekonomi," kata Bawono.