Salin Artikel

Harap Cemas PAN di Tengah Timbul Tenggelam Isu Reshuffle Kabinet Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan Kabinet Indonesia Maju kembali berembus.

Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengubah peta kursi menteri dan wakil menteri.

Lagi-lagi, isu reshuffle kali ini dikaitkan dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintahan.

Lama menyatakan dukungannya terhadap koalisi Jokowi, hingga kini PAN memang belum mendapatkan satu pun kursi di kabinet.

Lantas, benarkah dalam waktu dekat partai "matahari putih" itu masuk ke jajaran pemerintah?

Isu reshuffle

Ihwal reshuffle kabinet Jokowi bermula dari kabar pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Jokowi pada pekan lalu. Keduanya disebut-sebut membahas rencana perombakan kabinet.

Namun demikian, Zulhas, begitu sapaan akrab Zulkifli, membantah dirinya bertemu dengan presiden.

Ia pun mengeklaim partainya tidak mengharapkan kursi di kabinet karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak presiden, bukan domain PAN," kata Zulhas, Senin (7/3/2022).

Di sisi lain, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengaku mendapat informasi bahwa Jokowi akan merombak kabinet pada akhir Maret 2022.

Luqman menuturkan, pada reshuffle nanti PAN akan mendapat jatah satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.

"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

Di samping itu, ia juga menyebutkan, ada partai politik yang tergabung dalam koalisi bakal dikurangi kursi menterinya.

Namun, wakil ketua Komisi II DPR tersebut mengaku belum bisa memastikan kapan reshuffle akan dilaksanakan dan pos menteri mana saja yang dirombak.

"Tapi belum tahu pastinya kapan dan posisinya apa, masih kabar-kabar sih," kata Luqman.

Koalisi belum dapat kursi

Pada Pemilu 2019 lalu, PAN merapat ke pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

PAN baru menyatakan diri mendukung pemerintahan Jokowi pada 31 Agustsus 2021, melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN.

Dalam rakernas tersebut, keputusan mendukung pemerintah disetujui oleh semua dewan perwakilan wilayah (DPW) PAN.

Saat itu, Zulkifli Hasan mengungkapkan peran partainya sebagai jembatan antara umat Islam dan pemerintah.

Menurut dia, hal itu penting lantaran ada anggapan pemerintah berjarak dengan umat Islam. Padahal, pandangan itu tidak benar.

"Harus ada yang menjembatani. Ada solidarity maker. Ada kesan bahwa pemerintah itu sebagian, jauh dengan Islam. Saya mengatakan tidak," kata Zulkifli.

"Buktinya apa? Buktinya, Pak Jokowi memilih wakil presidennya itu tokoh Islam nomor satu, Kiai Ma'ruf Amin itu Ketua Majelis Ulama Indonesia," tutur dia.

Sejak menyatakan diri bergabung ke koalisi, kabar reshuffle kabinet berulang kali mengemuka. Berkali-kali berembus kabar bahwa Jokowi menyiapkan kursi menteri dan wakil menteri untuk PAN.

Kabar ini makin santer terdengar ketika presiden beberapa kali menerbitkan peraturan presiden (perpres) tentang penambahan kursi wakil menteri.

Meski demikian, Zulhas mengaku partainya tidak pernah menantikan reshuffle sejak bergabung dengan koalisi pemerintah.

Tetapi, PAN juga bersiap apabila sewaktu-waktu presiden meminta salah satu kadernya masuk kabinet. Zulhas mengatakan, PAN akan mengirimkan kader terbaiknya.

"Kalau kader ditugaskan, kita untuk membantu pemerintahan namanya juga negara, pasti kader terbaik akan diberikan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Kini, hingga lewat setengah tahun menyatakan bergabung dengan pemerintah, PAN belum juga mendapatkan kursi menteri atau wamen.

Harap cemas

Melihat ini, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, sudah sejak lama PAN berharap mendapat kursi di pemerintahan Jokowi.

Setengah tahun terakhir, harapan PAN terombang-ambing dengan timbul dan tenggelamnya isu reshuffle.

"PAN posisinya agak desperate, dia sudah kena prank berkali-kali dan sudah menyatakan koalisi cukup lama, tapi sampai hari ini pun belum mendapatkan posisi apa pun," kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Isu reshuffle ini, menurut Umam, bisa jadi berkaitan dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang juga sempat digulirkan Zulhas beberapa waktu lalu.

PAN, kata dia, jelas "tidak berkeringat" untuk mengantarkan Jokowi ke kursi RI-1 di Pemilu 2019. Sementara, daya tawar politik PAN juga terbilang rendah.

Oleh karenanya, Umam mengatakan, PAN begitu mengharapkan belas kasihan penguasa untuk bisa merapat ke pemerintahan.

"Jika wacana reshuffle kali ini juga gagal lagi, maka keputusan untuk masuk dalam koalisi pemerintah ini menjadi kerugian besar bagi PAN," kata Umam.

Sementara, Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, berpandangan, harapan besar PAN mendapat kursi menteri ada kaitannya dengan persiapan logistik menuju Pemilu 2024.

Dengan sisa waktu dua tahun menuju pemilu, tidak banyak waktu buat PAN untuk mengejar elektabilitas. Sementara, berada di lingkaran pemerintah penguasa bisa menjadi sebuah keuntungan.

"Sebagai anggota koalisi tentu saja PAN mengharapkan dapat juga memperoleh posisi di kabinet. Jadi ini memang ada dorongan politik kuat agar presiden segera melakukan reshuffle untuk juga mengakomodasi PAN," kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Menurut Bawono, sangat sulit dipungkiri bahwa utak-atik kabinet selama ini lebih dominan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik ketimbang pertimbangan capaian kinerja.

Jika reshuffle benar terjadi, Bawono memprediksi, menteri berlatar nonpartai politik lebih mungkin dikorbankan Jokowi demi bisa memberikan kursi kepada PAN.

"Siapa menteri akan tergusur nanti adalah menteri tidak memiliki basis dukungan politik memadai atau bisa juga menteri dengan kinerja kurang baik," ujarnya.

Sementara, berkaca dari pengalaman sejak kabinet Gus Dur hingga Jokowi periode pertama, kader yang dikirim oleh PAN untuk duduk di kursi biasanya tidak jauh dari ketua umum, wakil ketua umum, atau sekretaris jenderal.

"Tetapi bukan tidak mungkin juga PAN mengirim Soetrisno Bachir apabila pos kementerian akan diberikan presiden nanti di bidang ekonomi," kata Bawono.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/08275941/harap-cemas-pan-di-tengah-timbul-tenggelam-isu-reshuffle-kabinet-jokowi

Terkini Lainnya

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke