Harap Cemas PAN di Tengah Timbul Tenggelam Isu Reshuffle Kabinet Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan Kabinet Indonesia Maju kembali berembus.

Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengubah peta kursi menteri dan wakil menteri.

Lagi-lagi, isu reshuffle kali ini dikaitkan dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintahan.

Lama menyatakan dukungannya terhadap koalisi Jokowi, hingga kini PAN memang belum mendapatkan satu pun kursi di kabinet.

Baca juga: Angin Reshuffle dan Sinyal Kuat Kursi untuk PAN

Lantas, benarkah dalam waktu dekat partai "matahari putih" itu masuk ke jajaran pemerintah?

Isu reshuffle

Ihwal reshuffle kabinet Jokowi bermula dari kabar pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Jokowi pada pekan lalu. Keduanya disebut-sebut membahas rencana perombakan kabinet.

Namun demikian, Zulhas, begitu sapaan akrab Zulkifli, membantah dirinya bertemu dengan presiden.

Ia pun mengeklaim partainya tidak mengharapkan kursi di kabinet karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak presiden, bukan domain PAN," kata Zulhas, Senin (7/3/2022).

Baca juga: Zulkifli Hasan Bantah Bertemu Jokowi Bahas Reshuffle Kabinet

Di sisi lain, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengaku mendapat informasi bahwa Jokowi akan merombak kabinet pada akhir Maret 2022.

Luqman menuturkan, pada reshuffle nanti PAN akan mendapat jatah satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.

"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

Di samping itu, ia juga menyebutkan, ada partai politik yang tergabung dalam koalisi bakal dikurangi kursi menterinya.

Namun, wakil ketua Komisi II DPR tersebut mengaku belum bisa memastikan kapan reshuffle akan dilaksanakan dan pos menteri mana saja yang dirombak.

"Tapi belum tahu pastinya kapan dan posisinya apa, masih kabar-kabar sih," kata Luqman.

Koalisi belum dapat kursi

Pada Pemilu 2019 lalu, PAN merapat ke pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

PAN baru menyatakan diri mendukung pemerintahan Jokowi pada 31 Agustsus 2021, melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN.

Baca juga: Politisi PKB: Infonya Reshuffle Akhir Maret, PAN Dapat 1 Kursi Menteri dan Wamen

Dalam rakernas tersebut, keputusan mendukung pemerintah disetujui oleh semua dewan perwakilan wilayah (DPW) PAN.

Saat itu, Zulkifli Hasan mengungkapkan peran partainya sebagai jembatan antara umat Islam dan pemerintah.

Menurut dia, hal itu penting lantaran ada anggapan pemerintah berjarak dengan umat Islam. Padahal, pandangan itu tidak benar.

"Harus ada yang menjembatani. Ada solidarity maker. Ada kesan bahwa pemerintah itu sebagian, jauh dengan Islam. Saya mengatakan tidak," kata Zulkifli.

"Buktinya apa? Buktinya, Pak Jokowi memilih wakil presidennya itu tokoh Islam nomor satu, Kiai Ma'ruf Amin itu Ketua Majelis Ulama Indonesia," tutur dia.

Sejak menyatakan diri bergabung ke koalisi, kabar reshuffle kabinet berulang kali mengemuka. Berkali-kali berembus kabar bahwa Jokowi menyiapkan kursi menteri dan wakil menteri untuk PAN.

Kabar ini makin santer terdengar ketika presiden beberapa kali menerbitkan peraturan presiden (perpres) tentang penambahan kursi wakil menteri.

Baca juga: PAN Dikabarkan Bakal Masuk ke Kabinet, Pengamat Sebut Reshuffle di Era Jokowi Masih Bersifat Politis

Meski demikian, Zulhas mengaku partainya tidak pernah menantikan reshuffle sejak bergabung dengan koalisi pemerintah.

Tetapi, PAN juga bersiap apabila sewaktu-waktu presiden meminta salah satu kadernya masuk kabinet. Zulhas mengatakan, PAN akan mengirimkan kader terbaiknya.

"Kalau kader ditugaskan, kita untuk membantu pemerintahan namanya juga negara, pasti kader terbaik akan diberikan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Kini, hingga lewat setengah tahun menyatakan bergabung dengan pemerintah, PAN belum juga mendapatkan kursi menteri atau wamen.

Harap cemas

Melihat ini, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, sudah sejak lama PAN berharap mendapat kursi di pemerintahan Jokowi.

Setengah tahun terakhir, harapan PAN terombang-ambing dengan timbul dan tenggelamnya isu reshuffle.

"PAN posisinya agak desperate, dia sudah kena prank berkali-kali dan sudah menyatakan koalisi cukup lama, tapi sampai hari ini pun belum mendapatkan posisi apa pun," kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Baca juga: “Testing the Water” ala Jokowi soal Wacana Penundaan Pemilu...

Isu reshuffle ini, menurut Umam, bisa jadi berkaitan dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang juga sempat digulirkan Zulhas beberapa waktu lalu.

PAN, kata dia, jelas "tidak berkeringat" untuk mengantarkan Jokowi ke kursi RI-1 di Pemilu 2019. Sementara, daya tawar politik PAN juga terbilang rendah.

Oleh karenanya, Umam mengatakan, PAN begitu mengharapkan belas kasihan penguasa untuk bisa merapat ke pemerintahan.

"Jika wacana reshuffle kali ini juga gagal lagi, maka keputusan untuk masuk dalam koalisi pemerintah ini menjadi kerugian besar bagi PAN," kata Umam.

Sementara, Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, berpandangan, harapan besar PAN mendapat kursi menteri ada kaitannya dengan persiapan logistik menuju Pemilu 2024.

Baca juga: Tiga Partai Koalisi Gulirkan Penundaan Pemilu 2024, Strategi Buying Time sampai soal Kursi Menteri?

Dengan sisa waktu dua tahun menuju pemilu, tidak banyak waktu buat PAN untuk mengejar elektabilitas. Sementara, berada di lingkaran pemerintah penguasa bisa menjadi sebuah keuntungan.

"Sebagai anggota koalisi tentu saja PAN mengharapkan dapat juga memperoleh posisi di kabinet. Jadi ini memang ada dorongan politik kuat agar presiden segera melakukan reshuffle untuk juga mengakomodasi PAN," kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Menurut Bawono, sangat sulit dipungkiri bahwa utak-atik kabinet selama ini lebih dominan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik ketimbang pertimbangan capaian kinerja.

Jika reshuffle benar terjadi, Bawono memprediksi, menteri berlatar nonpartai politik lebih mungkin dikorbankan Jokowi demi bisa memberikan kursi kepada PAN.

"Siapa menteri akan tergusur nanti adalah menteri tidak memiliki basis dukungan politik memadai atau bisa juga menteri dengan kinerja kurang baik," ujarnya.

Sementara, berkaca dari pengalaman sejak kabinet Gus Dur hingga Jokowi periode pertama, kader yang dikirim oleh PAN untuk duduk di kursi biasanya tidak jauh dari ketua umum, wakil ketua umum, atau sekretaris jenderal.

"Tetapi bukan tidak mungkin juga PAN mengirim Soetrisno Bachir apabila pos kementerian akan diberikan presiden nanti di bidang ekonomi," kata Bawono.