Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/03/2022, 02:00 WIB

KOMPAS.com - Naturalisasi sering juga disebut sebagai proses pewarganegaraan. Proses ini dilakukan untuk warga negara asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia (RI).

Naturalisasi adalah proses pewarganegaraan seseorang setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata cara naturalisasi dilakukan melalui sebuah permohonan.

Sementara, yang disebut sebagai orang asing adalah orang yang bukan warga negara Republik Indonesia.

Naturalisasi terbagi ke dalam dua kategori yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa.

Naturalisasi Biasa

Naturalisasi biasa adalah naturalisasi yang dilaksanakan berdasarkan permohonan seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan RI. Berikut syarat untuk memperoleh kewarganegaraan RI menurut Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2006:

  • Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
  • Pada waktu pengajuan permohonan, orang yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling sinkat lima tahun berturut-turut dan paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
  • Sehat secara jasmani dan rohani.
  • Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
  • Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana satu tahun atau lebih.
  • Tidak memiliki kewarganegaraan ganda setelah memperoleh kewarganegaraan RI.
  • Mempunyai pekerjaan atau memiliki penghasilan tetap.
  • Bersedia membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.

Orang asing yang memenuhi syarat seperti dijelaskan dalam Pasal 9 UU No 12 Tahun 2006, dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada presiden melalui menteri.

Baca juga: Menpora Tekankan Beda Pemahaman Naturalisasi Dulu dan Sekarang

Permohonan Naturalisasi yang Dikabulkan

Jika permohonan dikabulkan, maka presiden menetapkan keputusan presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal keputusan presiden ditetapkan.

Petikan keputusan disampaikan kepada pejabat berwenang untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada menteri dan perwakilan negara asal pemohon.

Permohonan Naturalisasi Ditolak

Jika permohonan naturalisasi ditolak, presiden memberitahukan kepada menteri.

Penolakan disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis oleh menteri kepada pemohon paling lambat tiga bulan sejak tanggal permohonan diterima oleh menteri.

Naturalisasi Istimewa

Naturalisasi istimewa adalah proses pewarganegaraan yang diberikan negara kepada seseorang karena dinilai telah berjasa kepada negara.

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006, orang asing yang telah berjasa kepada negara RI dapat diberikan kewarganegaraan RI oleh presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

Naturalisasi istimewa tidak dapat diberikan kepada seseorang yang jika setelah pemberian kewarganegaraan RI mengakibatkan seseorang tersebut berkewarganegaraan ganda.

Contoh naturalisasi istimewa adalah pemberian kewarganegaraan kepada olahragawan atau atlet yang berjasa bagi negara dan telah memiliki prestasi yang mengharumkan negara Indonesia.

 

Referensi

  • Herdiawanto, Heri, Fokky Fuad Wasitaatmadja dan Jumanta Hamdayama. 2019. Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenadamedia Group
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri: Kami Keliling Negara ASEAN untuk Tangkap Buron KPK

Kapolri: Kami Keliling Negara ASEAN untuk Tangkap Buron KPK

Nasional
Dompet Dhuafa Berikan Layanan Trauma Healing untuk 50 Perempuan Penyintas Gempa Cianjur

Dompet Dhuafa Berikan Layanan Trauma Healing untuk 50 Perempuan Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Bertemu PKS, Golkar Ungkap Soliditas Parpol Pendukung Pemilu Terbuka

Bertemu PKS, Golkar Ungkap Soliditas Parpol Pendukung Pemilu Terbuka

Nasional
Update 7 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 392 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.696

Update 7 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 392 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.696

Nasional
Densus 88 Tangkap Seorang Tersangka Teroris Kelompok Jamaah Islamiyah di Lampung Utara

Densus 88 Tangkap Seorang Tersangka Teroris Kelompok Jamaah Islamiyah di Lampung Utara

Nasional
Pilot Susi Air Diduga Dibawa KKB di Nduga, Polri Lakukan Operasi Pencarian

Pilot Susi Air Diduga Dibawa KKB di Nduga, Polri Lakukan Operasi Pencarian

Nasional
Jokowi: Bantuan untuk Korban Gempa Turkiye Segera Dikirim

Jokowi: Bantuan untuk Korban Gempa Turkiye Segera Dikirim

Nasional
Lewat Pantun, PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Lewat Pantun, PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
MA Perintahkan Aset Korban First Travel Dikembalikan, Jaksa Agung: Perlu Proses Panjang

MA Perintahkan Aset Korban First Travel Dikembalikan, Jaksa Agung: Perlu Proses Panjang

Nasional
Harun Masiku Tak Kunjung Ketemu, Jokowi: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan ...

Harun Masiku Tak Kunjung Ketemu, Jokowi: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan ...

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, IDI: Jangan Beli Obat Sembarangan Tanpa Resep Dokter

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, IDI: Jangan Beli Obat Sembarangan Tanpa Resep Dokter

Nasional
DPR Minta Pemerintah Cek Ulang Izin Meikarta yang Rugikan Banyak Konsumen

DPR Minta Pemerintah Cek Ulang Izin Meikarta yang Rugikan Banyak Konsumen

Nasional
Ketua LPSK Pastikan Beri Perlindungan Bharada E hingga Status Narapidana

Ketua LPSK Pastikan Beri Perlindungan Bharada E hingga Status Narapidana

Nasional
Ketua LPSK Optimistis Amicus Curiae Akan Ilhami Hakim Jatuhkan Vonis Ringan untuk Bharada E

Ketua LPSK Optimistis Amicus Curiae Akan Ilhami Hakim Jatuhkan Vonis Ringan untuk Bharada E

Nasional
Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Presiden, Wapres: Biar Saja Berkembang

Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Presiden, Wapres: Biar Saja Berkembang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.