Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi X DPR Minta Pemerintah Perketat Naturalisasi Atlet Asing

Kompas.com - 14/07/2021, 15:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta pemerintah memeperketat pengajuan naturalisasi atlet luar negeri untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Syaiful menilai, proses naturalisasi pemain merupakan langkah instan dalam menggenjot prestasi cabang olahraga di tingkat regional maupun internasional.

"Saya secara prinsip kurang setuju dengan langkah naturalisasi atlet demi meraih prestasi di ajang regional maupun internasional. Untuk itu kami meminta pemerintah benar-benar memperketat pengajuan naturalisasi atlet dari luar negeri menjadi WNI,” kata Syaiful dalam keterangan tertulis, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Perbasi Tegaskan Pemain Naturalisasi Hanya untuk Timnas Bola Basket Indonesia

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, proses naturalisasi memang sudah banyak dilakukan oleh negara lain.

Akan tetapi, proses tersebut dilakukan secara selektif dengan persyaratan ketat sehingga pemain yang dinaturalisasi benar-benar berdampak positif bagi perkembangan cabang olahraga.

"Naturalisasi diharapkan akan meningkatkan kinerja tim dan tingkat olahraga, tetapi jika mereka digunakan secara berlebihan, pemain lokal akan memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan pengalaman praktis," kata dia.

Ia juga menyoroti kehadiran pemain naturalisasi di sejumlah cabang olahraga seberti sepakbola dan basket belum menghasilkan prestasi mencolok di tingkat regional dan internasional.

"Hingga saat ini berbagai capaian prestasi olah raga di ajang regional maupun internasional masih dipersembahkan cabang-cabang olah raga yang mengandalkan pemain sendiri seperti cabang bulu tangkis," kata Huda.

Baca juga: Kiprah Pemain Naturalisasi di Skuad Persib Bandung

Ia menduga, hal itu disebabkan oleh minimnya nasionalisme dan patriotisme yang dimiliki oleh pemain naturalisasi saat membela nama Indonesia di ajang internasional.

Menurut Huda, naturalisasi hendaknya menjadi bagian dari peta jalan prestasi olahraga nasional tetapi jangan sampai membunuh bibit-bibit prestasi atlet nasional.

Ia juga mendorong agar ekosistem pembinaan olahraga di Indonesia terus diperbaiki agar mampu melahirkan atlet-atlet andal.

“Saya berharap naturalisasi ini adalah benar-benar langkah awal di Roadmap prestasi nasional olahraga. Tidak menjadi jalan pintas bagi tercapainya prestasi olah raga Indonesia di kancah regional maupun internasional," kata Syaiful.

Diketahui, Pengurus Pusat Persatuan Basket Indonesia (PP Perbasi) bersama pemerintah tengah mengupayakan naturalisasi terhadap tiga orang atlet basket yakni Dame Diagne, Marques Terrell Bolden, dan Serigne Modou Kane.

Baca juga: 5 Hari Jelang Pembukaan Olimpiade Tokyo, Ada 2.200 Atlet Sudah Masuk ke Perkampungan Atlet

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudidn Amali mengatakan, naturalisasi tiga atlet itu dibutuhkan untuk menambah kekuatan tim nasional basket Indonesia menghadapi kualifikasi piala dunia basket atau FIBA World Cup.

"Teman-teman dari Perbasi menyampaikan kalau sekarang kondisinya kami tetap akan berusaha tetapi tentu luar biasa upayanya. Namun untuk memperkuat keyakinan itu kami mohon ada kesempatan untuk naturalisasi memperkuat tim nasional yang ada sekarang," kata Zainuddin dalam rapat dengan Komisi X DPR, Rabu.

Adapun hasil rapat itu menyetujui naturalisasi bagi Diagne, Bolden, dan Kane.

"Sembilan fraksi, delapan di antaranya mendukung proses naturalisasi ini, sehingga kesimpulan rapat pada siang hari ini itu adalah Komisi X menyetujui dilaksanakannya naturalisasi untuk tiga nama yang diajukan oleh Menpora," kata Wakil Ketua Komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com