Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usul Pemilu Diundur, Muhaimin Dinilai Terapkan Strategi "Buying Time"

Kompas.com - 24/02/2022, 10:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, usul Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk mengundurkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sarat dengan kalkulasi kepentingan politik.

Khoirul berpandangan, salah satu faktor yang membuat usulan tersebut mencuat adalah rendahnya elektabilitas Muhaimin di bursa calon presiden. Sehingga ia membutuhkan waktu untuk meningkatkan elektablitasnya.

"Usulan Cak Imin ini adalah buying time strategy atau strategi mengulur waktu, mengingat tingkat elektabilitas tertinggi di bursa Capres lebih banyak didominasi oleh tokoh-tokoh non-parpol atau tokoh parpol namun tak punya kendali atas parpol, yang duduk di jabatan publik," kata Khoirul saat dihubungi, Kamis (24/2/2022).

Baca juga: Cak Imin Usul Pemilu 2024 Diundur, PSI: Kenyataannya Rakyat Masih Cinta Jokowi

Ia mencontohkan, bursa pilpres saat ini menunjukkan bahwa elite partai politik yang memiliki elektabilitas memadai hanya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono.

Sementara, elektabilitas elite parpol lainnya seperti Muhaimin, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani masih berkisar di angka 1 persen.

Di sisi lain, tokoh-tokoh yang unggul di bursa pilpres justru bukan elite parpol, sebut saja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Artinya, upaya pengunduran pemilu ini adalah strategi mengulur waktu agar elektabilitas tokoh-tokoh pejabat publik non-parpol mengempis seiring berakhirnya periode kepemimpinam mereka," kata Khoirul.

"Sembari berharap para tokoh Parpol dengan elektabilitas rendah bisa menaikkan elektabilitasnya masing-masing," ujar dia melanjutkan.

Menurut Khoirul, penundaan Pemilu 2024 juga memberi waktu lebih banyak bagi Muhaimin untuk menyiapkan dana dalam mengikuti kontestasi pemilihan presiden.

"Dengan mengulur 2 tahun, Cak Imin tampaknya berharap bantuan dana politik dari sektor private atau pelaku usaha bisa lebih terkonsolidasi, seiring dengan membaiknya situasi pandemi dan pemulihan ekonomi," kata Khoirul.

Di samping itu, Khoirul juga mempertanyakan alasan Muhaimin mengusulkan pengunduran pemilu demi menjaga stabilitas ekonomi.

Ia menduga, usulan tersebut disampaikan hanya untuk mengakomodasi suara pengusaha yang khawatir bisnis mereka dapat terdampak oleh perubahan struktur kekuasaan nasional.

"Jangan ubah sesuai keinginan. Biarkan rakyat memberikan evaluasi bagi pemerintahan yang konstitusional, parpol harus berani berkompetisi secara fair. Jangan permainkan demokrasi dan hak politik rakyat untuk kepentingan oligarki," kata Khoirul.

Baca juga: Khawatir Ganggu Stabilitas Ekonomi, Cak Imin Usul Pemilu 2024 Diundur

Sebelumnya, Muhaimin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda maksimal dua tahun untuk mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Hal tersebut diusulkannya setelah menerima para pelaku UMKM, pengusaha, dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Rabu.

"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun," kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com