Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan Publik Tinggi terhadap Pemerintahan, PPP: Implementasi Kebijakan Berpihak pada Kepentingan Masyarakat

Kompas.com - 21/02/2022, 15:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, publik melihat pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin mampu membuat berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. 

Hal itu dia katakan menanggapi tingginya angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin yang terekam dalam survei Litbang Kompas, akhir Januari 2022.


"PPP melihat bahwa tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tidak terlepas dari implementasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan pembangunan di berbagai bidang yang dirasakan masyarakat hasilnya," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/2/2022).

Arsul mengeklaim, kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat itu juga dapat di antaranya adalah penanggulangan pandemi Covid-19 yang memprioritaskan vaksinasi. 

Tak hanya itu, pemerintah saat ini juga diklaim membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi.

"Penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang terdampak, memang dirasakan nyata oleh masyarakat," klaim Arsul.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Partai Oposisi Yakin Kinerja Pemerintahan Semakin Baik Tahun Ini

Faktor berikutnya yang membuat kepuasan publik tinggi adalah pengendalian harga-harga komoditi oleh pemerintah Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Arsul, pemerintah cepat bertindak ketika ada kenaikan harga komoditi kebutuhan pokok, dengan mengeluarkan kebijakan subsidi.

"Di sisi lain, terjaganya dengan relatif baik sejumlah komoditi pertanian yang menjadi mata pencaharian rakyat seperti sawit, karet dan lain-lain," terangnya.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, hasil pembangunan yang dikerjakan pemerintah Jokowi-Ma'ruf juga menjadi pertimbangan masyarakat untuk menilai baik kinerja pemerintahan.

Hal tersebut terlihat ketika Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung Tengah. Menurut Arsul, masyarakat di Jawa dan pulau lain akan keheranan melihat pembangunan infrastruktur di Lampung yang mengalami kemajuan.

"Tak terbayang bagi banyak orang dari daerah di Jawa dan pulau lain bahwa infrastruktur sampai dengan Lampung Tengah, tempat Muktamar NU dibuka itu sudah begitu bagus," imbuh Wakil Ketua MPR itu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Hampir 50 Persen Pemilih Gerindra Puas Kinerja Jokowi-Ma’ruf

Sebelumnya diberitakan, survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 73,9 persen.

Angka ini meningkat dari 66,4 persen dibandingkan survei serupa pada Oktober 2021.

Capaian angka tersebut bahkan tertinggi selama survei-survei sejenis dilakukan sejak Januari 2015 atau di awal masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Adapun survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 17-30 Januari kepada 1.200 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error pada 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com