Kepuasan Publik Tinggi terhadap Pemerintahan, PPP: Implementasi Kebijakan Berpihak pada Kepentingan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, publik melihat pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin mampu membuat berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. 

Hal itu dia katakan menanggapi tingginya angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin yang terekam dalam survei Litbang Kompas, akhir Januari 2022.

"PPP melihat bahwa tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tidak terlepas dari implementasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan pembangunan di berbagai bidang yang dirasakan masyarakat hasilnya," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/2/2022).

Arsul mengeklaim, kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat itu juga dapat di antaranya adalah penanggulangan pandemi Covid-19 yang memprioritaskan vaksinasi. 

Tak hanya itu, pemerintah saat ini juga diklaim membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi.

"Penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang terdampak, memang dirasakan nyata oleh masyarakat," klaim Arsul.

Faktor berikutnya yang membuat kepuasan publik tinggi adalah pengendalian harga-harga komoditi oleh pemerintah Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Arsul, pemerintah cepat bertindak ketika ada kenaikan harga komoditi kebutuhan pokok, dengan mengeluarkan kebijakan subsidi.

"Di sisi lain, terjaganya dengan relatif baik sejumlah komoditi pertanian yang menjadi mata pencaharian rakyat seperti sawit, karet dan lain-lain," terangnya.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, hasil pembangunan yang dikerjakan pemerintah Jokowi-Ma'ruf juga menjadi pertimbangan masyarakat untuk menilai baik kinerja pemerintahan.

Hal tersebut terlihat ketika Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung Tengah. Menurut Arsul, masyarakat di Jawa dan pulau lain akan keheranan melihat pembangunan infrastruktur di Lampung yang mengalami kemajuan.

"Tak terbayang bagi banyak orang dari daerah di Jawa dan pulau lain bahwa infrastruktur sampai dengan Lampung Tengah, tempat Muktamar NU dibuka itu sudah begitu bagus," imbuh Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya diberitakan, survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 73,9 persen.

Angka ini meningkat dari 66,4 persen dibandingkan survei serupa pada Oktober 2021.

Capaian angka tersebut bahkan tertinggi selama survei-survei sejenis dilakukan sejak Januari 2015 atau di awal masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Adapun survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 17-30 Januari kepada 1.200 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error pada 2,8 persen.