Peran Pemuda: Literasi Digital dan Komunikasi Organisasi Perangkat Desa

REVOLUSI Industri 4.0 menuntut setiap jengkal dunia untuk terlibat dalam arus digitalisasi global.

Dengan adanya berbagai inovasi teknologi dan komunikasi, setiap daerah wajib untuk melakukan digitalisasi untuk terlibat dalam narasi lokal, nasional, maupun global.

Dalam konteks negara, baik kota maupun desa perlu untuk mengadopsi teknologi yang relevan untuk kehidupan.

Indonesia termasuk salah satu negara yang berupaya maksimal untuk memastikan setiap pulau teraliri internet.

Dengan geografi Indonesia yang unik, menjadi tantangan yang besar agar semua daerah bisa terdigitalisasi, terutama di daerah desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Pada 2021 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informasi berencana membangun 4.200 Base Transceiver Station (BTS) untuk memperluas jaringan layanan internet di desa.

Desa penggerak ekonomi

Desa memiliki peran sentral dan posisi yang vital terhadap pertumbuhan ekonomi, terlebih dengan arah pembangunan nasional saat ini yang menginginkan kemajuan dari hulu ke hilir.

Desa – sama seperti kota, juga perlu melakukan transformasi digital agar ekonomi semakin baik ke depan dan bisa berkontribusi maksimal dalam pembangunan ekonomi negara Indonesia. Dengan demikian, desa perlu digitalisasi.

Kehidupan di desa memiliki banyak keunikan, identitas, dan sering kali menginspirasi. Desa merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia melalui pengembangan, inovasi, sumber daya dan karya yang dimiliki oleh masing–masing desa.

Namun sayangnya, sumbangan desa terhadap PDB masih jauh tertinggal dibandingkan daerah perkotaan.

Mengutip dari CNN Indonesia, Wakil Menteri Desa dan PDTT mengatakan, "Ekonomi desa hanya 14 persen dari PDB nasional, tentu saja ini sangat memprihatinkan. Bagaimana keseimbangan desa-kota harus kita selaraskan, sehingga kesenjangan pembangunan bisa diminimalisir."

Akan tetapi, desa masih punya banyak ruang untuk berkembang dan potensi yang belum tergali, sehingga desa bisa menjadi penyumbang terbesar perekonomian negara. Bahkan, desa bisa berperan sebagai fondasi ekonomi bangsa.

Menurut Soleh (2017), memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi harus menjadi paradigma baru dalam program pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas desa. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah melakukan digitalisasi.

Hal tersebut tentu perlu didukung oleh sistem komunikasi dan akses digitalisasi agar manfaat desa dapat tersalurkan dengan baik.

Digitalisasi menjadi bagian penting sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan desa. Baik dalam masa pandemi maupun tidak, semua orang harus mampu beradaptasi dan bertransformasi agar semakin melek teknologi.

Hal ini guna memudahkan jalur komunikasi yang dapat terjalin antarwarga desa dalam kesehariannya.

Berdasarkan data BPS 2019, sebanyak 83.820 desa tersebar di seluruh Indonesia. Angka tersebut menjadi kekuatan apabila Indonesia bisa mengembangkan potensi desa dengan tepat.

Urgensi desa digital dan tantangannya

Menyambut semangat Revolusi Industri 4.0 dan membangun ekonomi dari pinggiran, mengembangkan desa digital menjadi suatu hal yang perlu dilakukan, terlebih dengan era sekarang yang serba digital.

Ada banyak manfaat apabila desa terdigitalisasi, misalnya pelayanan publik menjadi lebih efektif dan operasional sehari-hari lebih efisien.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang ke balai desa, kantor kelurahan, atau kantor kecamatan jika memerlukan surat pengantar atau dokumen lainnya karena dapat diurus melalui surat elektronik atau layanan pesan teks seperti WhatsApp.

Dalam segi ekonomi, produk-produk desa bisa dipasarkan secara lebih luas dan tidak tergantung pihak ketiga.

Mengetahui dampaknya, desa digital menjadi keharusan. Mengembangkan desa digital tidak hanya menjadi tugas negara, melainkan kolaborasi semua pihak, termasuk perangkat desa.

Peran perangkat desa menjadi sangat penting dalam menggerakkan desa menjadi desa digital. Tentu, perangkat desa ini harus dibekali dengan kemampuan digital, baik soft skill maupun hard skill.

Namun, memberdayakan dan mentransformasi desa menjadi daerah digital tentu memiliki beberapa kendala.

Kendala pertama tentu kapabilitas setiap daerah yang mencakup infrastruktur dan sumber daya manusia.

East Ventures menerbitkan riset mengenai Digital Competitiveness Index (DCI) 2021 yang menggambarkan tingkat kompetitif digital setiap daerah di Indonesia.

Dari riset itu, masih terdapat kesenjangan digital di setiap daerah terutama wilayah Timur.

Seperti contoh, di DKI Jakarta, DCI-nya berada pada angka 77,6. Dari peringkat satu ke peringkat dua, Jawa Barat, perbedaannya cukup jauh, sebesar 20 poin.

Jawa Barat menempati peringkat kedua dengan indeks 57,1. Semakin ke bawah, tidak ada yang menyentuh angka 50.