Syarat Sebuah Daerah Bisa Menerapkan E-Budgeting

KOMPAS.com - E-budgeting merupakan bagian dari e-government yang mendukung keterbukaan atau transparansi dalam pemerintahan.

Saat ini, banyak negara yang menggunakan e-government dalam pelayanan publik, termasuk Indonesia. E-government, seperti e-budgeting, menjadi kebijakan pemerintah demi menyelenggarakan pemerintah yang baik dan meningkatkan kualitas layanan.

Lalu, apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting?

Tersedianya payung hukum berupa peraturan daerah yang mendukung

Untuk menerapkan e-budgeting, pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Peraturan dapat berupa Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati.

Peraturan ini dapat dihasilkan jika ada kesepakatan di tingkat eksekutif dan legisltif untuk melakukan e-budgeting.

Tersedianya infrastruktur teknologi yang mumpuni

Hal ini sangat penting dimiliki daerah yang ingin berhasil menerapkan e-budgeting.

Sayangnya, infrastruktur teknologi masih belum tersebar secara merata di Indonesia. Pemerintah daerah pun saat ini belum memprioritaskan alokasi anggaran untuk investasi teknologi.

Baca juga: Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Tersedianya sumber daya yang cukup, seperti SDM yang berkompetensi dan anggaran

Sumber daya manusia (SDM) yang melek dan handal dalam bidang teknologi tentu menjadi syarat penting dalam menjalankan e-budgeting.

Pejabat publik yang belum memiliki kemampuan teknologi informasi secara merata dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan. Tak hanya dari pemerintah, masyarakat yang belum memahami penggunaan teknologi juga dapat menyebabkan e-budgeting tidak berjalan maksimal.

Referensi:

• Khairudin, Soewito dan Aminah. 2021. Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia. Banyumas: Amerta Media.
• Christopher G. Reddick. 2011. Politic, Democracy and E-government: Participation and Service Delivery. New York: IGI Global Snippet:17-39.
• Loura Hardjaloka. 2014. Studi Penerapan E-government di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik. Jurnal RecthsVinding, Vol. 3 No. 3: hlm. 435-452
• Nurul Faizah & Sensuse. 2009. Faktor-faktor Sukses Implementasi E-Government di Empat Kabupaten/Kota di Indonesia. Digital Information & System Conference.
• Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Barat. 2018. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan E-government di Sumatera Barat. Diakses pada 8 Februari 2022
• Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. 2003. Diakses pada 8 Februari 2022