Kurikulum Merdeka Dilengkapi Proyek Pelajar Pancasila, Tak Ada Penambahan Jam Pelajaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Kurikulum Merdeka yang disiapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), terdapat tiga struktur penerapan pembelajaran. Salah satunya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Kurikulum Merdeka merupakan bagian dari Sekolah Penggerak yang aturan penerapannya tertuang dalam Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 162/M/2021 tentang Sekolah Penggerak.

Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan Kurikulum Merdeka adalah pengganti nama dari Kurikulum Prototipe yang sudah sempat dijalankan di sejumlah sekolah.

"Kami memberikan fleksibilitas, Kurikulum Merdeka ini sudah kita tes di 2.500 sekolah penggerak, namanya dulu Kurikulum Prototipe," ujar Nadiem saat meluncurkan Kurikulum Merdeka, Jumat (11/2/2022).

Nadiem mengatakan, kurikulum ini sudah mulai digunakan mulai tahun ajaran 2022/2023 di jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA.

Sekolah bisa melaksanakan kurikulum baru ini secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing.

Baca juga: Ini Beda Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum Sebelumnya Bagi Anak SMA

Mengutip dari "Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka" yang dikeluarkan Kemendikbud Ristek, Sabtu (12/2/2022), struktur kurikulum ini terbagi menjadi tiga.

Kurikulum Merdeka terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler.

"Untuk peserta didik sampai pada kompetensi dan karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, perlu penguatan selain di intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program lainnya," jelas Kemendikbud Ristek dalam "Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka".

Menurut Kemendikbud Ristek, tidak ada perubahan pada alokasi jam pelajaran siswa dalam Kurikulum Merdeka. Hanya saja, terdapat penyesuaian dalam pengaturan mata pelajaran.

Jam pelajaran (JP) untuk setiap mata pelajaran pada Kurikulum Merdeka dialokasikan untuk dua kegiatan pembelajaran, yakni pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Pembelajaran intrakurikuler sendiri merupakan kegiatan utama sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program.

Baca juga: Bicara Ganti Menteri, Ganti Kurikulum, Nadiem: Tidak Ada Pemaksaan Kurikulum Merdeka

Sementara itu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan melatih siswa untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut.

Kemudian pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah. Umumnya kegiatan ekstrakulikuler dilakukan di luar jam pelajaran.

"Jadi, jika dihitung JP kegiatan belajar rutin di kelas (intrakurikuler) saja, memang seolah-olah JP-nya berkurang dibandingkan dengan Kurikulum 2013. Namun, selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk proyek penguatan profil Pelajar Pancasila," tulis Kemendikbud Ristek.

Kemendikbud Ristek menilai proyek penguatan profil Pelajar Pancasila membutuhkan alokasi waktu sendiri. Alasannya agar pelatihan siswa untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut dapat berjalan dengan baik.

Meski ada proyek tambahan mengenai proyek penguatan profil Pelajar Pancasila, Kurikulum Merdeka tidak akan berdampak pada jam mengajar guru.

"Proyek tetap dihitung sebagai beban mengajar guru," jelas Kemendikbud Ristek.

Muatan lokal (Mulok)

Dalam Kurikulum Merdeka, Kemendikbud Ristek mempersilakan satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah untuk menambahkan muatan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan karateristik. Muatan lokal dapat dikelola secara fleksibel.

Pembelajaran Muatan Lokal dalam Kurikulum Merdeka dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu:

1. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain

Satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat menentukan Capaian Pembelajaran (CP) untuk muatan lokal yang kemudian dapat dipetakan ke dalam mata pelajaran lainnya.

2. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema projek penguatan profil pelajar Pancasila

• Satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema projek penguatan profil pelajar Pancasila.
• Sebagai contoh, proyek dengan tema wirausaha dilakukan dengan mengeksplorasi potensi kerajinan lokal, proyek dengan tema perubahan iklim dapat dikaitkan dengan isu-isu lingkungan di wilayah tersebut, dan sebagainya.

Baca juga: Penjelasan Menteri Nadiem soal Kurikulum Merdeka yang Hapus Penjurusan IPA-IPS

3. Mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler

• Satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat mengembangkan mapel khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler.
• Sebagai contoh, mata pelajaran bahasa dan budaya daerah, kemaritiman, kepariwisataan, dan sebagainya sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
• Dalam hal satuan pendidikan membuka mata pelajaran khusus muatan lokal, beban belajarnya maksimum 72 JP per tahun atau 2 JP per minggu.

Sekolah dibebaskan pilih

Mendikbud Ristek Nadiem Makarim memberi kebebasan kepada pihak sekolah. Ia menyatakan, pihaknya tidak akan memaksakan implementasi Kurikulum Merdeka.

Menurut Nadiem, tujuan dibuatnya Kurikulum Merdeka adalah pemulihan dari ketertinggalan pembelajaran atau recovery dari learning loss akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Selain Kurikulum Merdeka, Masih ada 2 Kurikulum Lainnya

Apabila sekolah belum siap, Kemendikbud mempersilakan jika masih ingin menerapkan Kurikulum Darurat seperti yang berlaku dalam masa pandemi Covid-19.

Kemendikbud juga tak melarang apabila sekolah ingin kembali menerapkan Kurikulum 2013 sepenuhnya.

Nadiem mengatakan, Kemendikbud Ristek memberikan kewenangan kepada kepala sekolah dan guru untuk memilih kurikulum.

“Kurikulum ini adalah opsi pilihan karena kita sudah sangat sukses dengan kurikulum darurat, kita gunakan filsafat yang sama,pilihan bagi sekolah mengikuti kesiapannya masing-masing," ungkap Nadiem.

Tak ada lagi penjurusan

Kurikulum Merdeka memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah.

Untuk tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas), SMA LB (Luar Biasa), dan Madrasah Aliyah (MA), tidak akan lagi ada pengotakkan berdasarkan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa.

“Di dalam program SMA sekarang tidak ada lagi program peminatan untuk yang memiliki Kurikulum Merdeka. Ya tidak ada lagi jurusan, kejuruan atau peminatan,” tutur Nadiem.

Kurikulum Merdeka membebaskan siswa memilih mata pelajaran yang diminatinya di dua tahun terakhir saat SMA.

Baca juga: Nadiem Luncurkan Kurikulum Merdeka, Kejar Ketertinggalan Pembelajaran

“Ini salah satu keputusan atau choice atau pemilihan yang bisa diberikan kemerdekaan bagi anak-anak kita yang sudah mulai masuk dalam umur dewasa untuk bisa memilih,” sebutnya.

Menurut Nadiem, konsep Kurikulum Merdeka juga sudah banyak dipakai di negara-negara maju. Dengan Kurikulum Merdeka, guru akan diberikan kewenangan untuk menentukan alur pembelajaran.

Selain itu, Kurikulum Merdeka yang dirancang lebih sederhana dan fleksibel disebut akan semakin membuat siswa lebih aktif.

Sebab, jenis-jenis aktivitas yang ada dalam kurikulum ini lebih relevan dan banyak memberikan ruang untuk tugas berbasis proyek atau project base.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Kurikulum Darurat, Bagaimana Penerapannya, serta Dampaknya...

“Ini adalah skill-skill yang akan dibutuhkan anak itu pada saat dia keluar. Dia harus bisa bekerja secara kelompok,” terang Nadiem.

“Dia harus bisa menghasilkan suatu hasil karya. Dia harus bisa berkolaborasi dan memikirkan hal-hal secara kreatif,” imbuhnya.

Kerangka kurikulum pada Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan lebih fokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi siswa.