Kompas.com - 07/02/2022, 16:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, rapat kerja maupun rapat dengar pendapat (RDP) di lingkungan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dibatasi maksimal menjadi 2,5 jam.

Hal tersebut dilakukan DPR sebagai respons terhadap peningkatan kasus Covid-19 di lingkungan Kompleks Parlemen beberapa waktu terakhir.

"Waktu rapat tidak boleh lebih dari 2,5 jam," kata Dasco dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Senin (7/2/2022).

Keputusan ini diambil setelah pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) menggelar rapat menyikapi peningkatan kasus Covid-19.

Baca juga: Klaster Covid-19 di DPR, 152 Orang Positif, Aktivitas Dibatasi

Menurutnya, saat ini DPR telah membuat keputusan untuk total tingkat kehadiran dalam rapat hanya 30 persen.

"Sementara, Tenaga Ahli (TA) dan staf pribadi tidak diperbolehkan mendampingi anggota," tambah Dasco.

"Jadi, rapat itu 30 persen itu sudah total dengan sekretariat, anggota DPR, dan mitranya," ujar dia.

Baca juga: Kala KSAD Dudung Bicara soal Takdir, Singgung Jokowi, Rizieq Shihab, dan Bahar Smith...

Kemudian, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan bahwa para peserta rapat juga harus memiliki dokumen berupa tes PCR Covid-19 dengan hasil negatif.

Para peserta juga akan dilakukan tes antigen di Kompleks Parlemen Senayan sebelum mengikuti rapat.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan, para tamu yang akan ke DPR juga diperiksa dokumentasi seperti hasil tes Covid-19 di pintu masuk.

"Iya, itu sudah jadi protap (prosedur tetap) kami. Semua tamu akan dicek urgensinya, kami batasi," kata Indra saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Sebelumnya diberitakan, DPR menerapkan sejumlah aturan pembatasan menyusul meningkatnya kasus Covid-19 di lingkungan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa rapat hanya boleh dihadiri dengan peserta maksimal 30 persen.

Baca juga: Luhut: Jabodetabek, DIY, Bali, dan Bandung Raya Akan Berstatus PPKM Level 3

“Rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) dengan mitra kerja hanya akan dihadiri oleh maksimal 30 persen dan akan maksimal sampai pukul 15.30 WIB sesuai jam kantor masa pembatasan sosial,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (3/2/2022).

Selain itu, Puan mengatakan bahwa sistem kerja kedinasan akan berlaku fleksibel dengan kapasitas kehadiran maksimal 50 persen setiap harinya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Nasional
Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Nasional
DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

Nasional
KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

Nasional
Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Nasional
Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Nasional
Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Nasional
Kena 'Bully' Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Kena "Bully" Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Nasional
Istana: Jangan Dibiasakan 'Nge-prank' Aparat Penegak Hukum

Istana: Jangan Dibiasakan "Nge-prank" Aparat Penegak Hukum

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Badan Usaha Milik Otorita di IKN

Pemerintah Akan Bentuk Badan Usaha Milik Otorita di IKN

Nasional
Jokowi Akan Pimpin Langsung Jajak Pasar kepada Calon Investor IKN

Jokowi Akan Pimpin Langsung Jajak Pasar kepada Calon Investor IKN

Nasional
Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana: Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana: Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.