Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Harta Petinggi TNI, Andika Perkasa dan Maruli Simanjuntak Paling Kaya

Kompas.com - 03/02/2022, 23:05 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

Berikut nilai kekayaan petinggi TNI yang berada di posisi strategis baik dari matra TNI AD, TNI AL, dan TNI AU:

1. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa - Rp.179.996.172.019 (20 Juni 2021)

2. Pangkostrad Mayjen Maruli Simanjuntak - Rp.51.654.737.058 (31 Desember 2020)

3. Pangkogabwilhan II Marsdya Imran Baidirus - Rp.17.416.830.074 (8 Januari 2020)

4. KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo - Rp.12.173.843.169 (31 Desember 2020)

5. KSAL Laksamana Yudo Margono - Rp.11.364.872.854 (31 Desember 2020)

Baca juga: Deretan Pengawal Jokowi yang Dapat Promosi TNI

6. Wakil KSAL Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono - Rp.9.797.609.432 (31 Desember 2020)

7. Pankogabwilhan III Mayjen I Nyoman Cantiasa - Rp.8.626.344.500 (26 Maret 2020)

8. Pangkogabwilhan I Laksamana Madya Muhammad Ali - Rp.7.254.741.749 (31 Desember 2020)

9. Irjen TNI Letjen (Mar) Bambang Suswantono - Rp.6.721.687.422 (31 Desember 2020)

10. Komandan Kodiklatal Mayjen (Mar) Suhartono - Rp.5.203.523.783 (31 Desember 2020)

Baca juga: Dua Orang Dekat Jokowi dalam Bursa Calon Pangkostrad

11. Pangkoarmada RI Laksamana Madya Agung Prasetiawan - Rp.4.046.552.110 (31 Desember 2020)

12. Wakil KSAU Marsekal Madya Agustinus Gustaf Brugman - Rp.2.991.246.077 (31 Desember 2020)

13. Komandan Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Laksamana Madya Nurhidayat - Rp.1.508.142.992 (31 Desember 2020)

14. KSAD Jenderal Dudung Abdurachman - Rp.1.085.464.275 (31 Desember 2020)

15. Wakil KSAD Mayjen Agus Subiyanto - Rp.714.960.000 (31 Desember 2019)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com