Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

Kompas.com - 28/01/2022, 16:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) sudah sangat lama berada di zona nyaman.

Jokowi menyebut hal itu sebagai warisan birokrasi feodal dan harus diubah secara total.

"Hal ini terlihat klise, tapi sangat penting dan mendasar karena sudah sangat lama ASN berada pada zona nyaman, terbelenggu oleh warisan budaya birokrasi feodal sehingga menjadikan ASN kurang produktif," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Munas ke-9 Korpri sebagaimana dilansir dari tayangan video di laman resmi Istana Presiden, Jumat (28/1/2021).

"Budaya ini harus berubah total. ASN Indonesia harus keluar dari zona nyaman menjadi modern dan profesional," tegasnya.

Baca juga: Bertugas Awasi Proyek, ASN di Kupang Justru Jadi Mafia, Diduga Terima Suap Miliaran Rupiah

Dia melanjutkan, seluruh sumber daya dan kewenangan yang diberikan negara kepada ASN seharusnya mampu digunakan secara akuntabel.

Otoritas harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat.

Menurut Jokowi, birokrasi bukan hanya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi kehadirannya berdampak nyata bagi masyarakat.

"Itu yang penting, memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat, sehingga melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan amanah konstitusi," jelas kepala negara.

Baca juga: Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Ketiga, di era disrupsi saat ini Jokowi berharap seluruh anggota Korpri harus mau dan harus mampu beradaptasi dengan perubahan.

Caranya dengan terus meningkatkan kompetensi diri sehingga menjadi trendsetter, bukan sebatas follower.

Anggota Korpri diharapkan bersikap terbuka dengan menghilangkan semua ego.

"Baik ego sektoral, ego daerah, hingga ego ilmu krena banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu kementerian, oleh suatu lembaga tertentu, bahkan satu disiplin ilmu," tutur Jokowi.

"Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi adalah kunci menghadapi tantangan masa depan. Dengan kemajuan teknologi, tidak ada lagi toleransi bagi layanan yang rumit dan lama. Jangan terpaku pada cara-cara lama. Segera terapkan cara-cara baru," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Sehingga Jokowi meminta Korpri memanfaatkan teknologi, dan menerapkan e-government.

Sebab teknologi telah memungkinkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik Gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik Gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Nasional
Litbang Kompas: Banyak Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah Penerima Bansos Puas dengan Kinerja Jokowi

Litbang Kompas: Banyak Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah Penerima Bansos Puas dengan Kinerja Jokowi

Nasional
Golkar Prioritaskan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi Maju Pilkada Jateng 2024

Golkar Prioritaskan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi Maju Pilkada Jateng 2024

Nasional
Golkar: Ridwan Kamil Bersedia Maju di Pilkada Jakarta karena Berasumsi Anies Tak Ikut Lagi

Golkar: Ridwan Kamil Bersedia Maju di Pilkada Jakarta karena Berasumsi Anies Tak Ikut Lagi

Nasional
'Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi'

"Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi"

Nasional
Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Nasional
Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Nasional
Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Nasional
Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Nasional
Prasetyo Edi Disebut Heru Budi Pantas Jadi Gubernur Jakarta, PDI-P: Baru Proses Lobi

Prasetyo Edi Disebut Heru Budi Pantas Jadi Gubernur Jakarta, PDI-P: Baru Proses Lobi

Nasional
Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Nasional
Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Nasional
Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Nasional
Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Nasional
Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com