RUU PDP Masih "Deadlock", Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

Kompas.com - 26/01/2022, 15:13 WIB
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2022). KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYAAnggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2022).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan mengaku khawatir pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) terus berjalan di tempat. 

Sebab, ia melihat hingga kini proses komunikasi antara pemerintah dan DPR masih buntu dan belum ada terobosan baru.

"Mesti ada terobosan baik dari pihak pemerintah maupun dari DPR. Saya belum melihat ada terobosan komunikasi di antara Komisi I dengan panja dari pemerintah," kata Farhan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Koalisi Perlindungan Data Pribadi Minta DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PDP

Politikus Partai Nasdem itu kemudian menjelaskan kekhawatirannya terhadap pembahasan RUU PDP yang terkesan deadlock.

Menurutnya, apabila proses komunikasi kedua belah pihak masih buntu, maka dikhawatirkan Komisi I bakal membubarkan panitia kerja (panja) pembahasan RUU PDP.

"Ini saya khawatir, komunikasi ini menjadi tidak berjalan sehingga apabila kemudian Komisi I memutuskan membubarkan panjanya, maka akan diserahkan kepada Baleg dan akan dibuatkan pansus khusus atau panitia khusus untuk RUU PDP ini yang merupakan lintas komisi," jelasnya.

Baca juga: DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

Kendati begitu, Farhan menegaskan bahwa pihaknya bersikeras tetap akan membahas RUU PDP, meski terjadi dinamika kebuntuan komunikasi di dalamnya.

Ia mengatakan, terkait pembahasan RUU PDP juga tidak akan memiliki tenggat waktu.

"Pimpinan saya sudah bilang kalau untuk RUU PDP tidak ada tenggat waktu, clear. Ada terus, sampai selesai," tegasnya.

Sementara itu, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengatakan, pembahasan RUU PDP masih dalam proses.

Baca juga: RUU PDP Dinilai Mendesak, Otoritas Pengawas Idealnya Tetap Independen

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pembahasan mengenai RUU PDP ini bakal dilanjutkan tahun 2022.

Padahal, sebenarnya, RUU PDP masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 dan kembali masuk dalam Prolegnas tahun 2022 bersama dengan puluhan RUU lain.

"Prosesnya berjalan. Memang seperti diketahui kita semua saat ini yang namanya RUU Perlindungan Data Pribadi sudah masuk kepada prioritas lagi. Dari DPR sudah ditetapkan akan pembahasan, sudah menunggu undangan rapat," kata Samuel dalam webinar terkait RUU PDP, Rabu (22/12/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Nasional
Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Nasional
KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

Nasional
Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Nasional
Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Nasional
Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Nasional
Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Nasional
Irjen Napoleon: Bohong Besar, Mana Boleh Bawa Handphone di Rutan Bareskrim!

Irjen Napoleon: Bohong Besar, Mana Boleh Bawa Handphone di Rutan Bareskrim!

Nasional
Tiga Bulan Pasca-peluncuran, Apa Kabar Layanan Contact Center Disabilitas Tanah Air?

Tiga Bulan Pasca-peluncuran, Apa Kabar Layanan Contact Center Disabilitas Tanah Air?

Nasional
Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot 'Trading' Fahrenheit

Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot "Trading" Fahrenheit

Nasional
Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Nasional
Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Nasional
M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

Nasional
Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.