KPK Buka Pengembangan Kasus Suap pada Proyek di Kabupaten Tulungagung

Kompas.com - 26/01/2022, 10:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan dugaan suap dalam proyek pekerjaan di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tulungagung dan Blitar di Jawa Timur.

Kasus itu telah menjerat Bupati Tulungagung periode 2013-2018, Syahri Mulyo, dan mantan Wali Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar.

"KPK saat ini melaksanakan pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan suap terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Tulungagung," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: KPK Telusuri Pengumpulan Uang dari ASN untuk Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Kendati demikian, KPK belum dapat menyampaikan uraian lengkap perkara, pasal yang disangkakan hingga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Sebagaimana komitmen KPK, pengumuman lengkap terkait hal dimaksud, akan di sampaikan ketika dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan," ucap Ali.

KPK memastikan akan selalu menyampaikan kepada publik perkembangan penanganan perkara suap terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Tulungagung tersebut.

Lembaga antirasuah itu juga meminta masyarakat untuk aktif mengawasi selama proses penyidikan perkara itu berlangsung.

"Hal ini sebagai bentuk transparansi kami dalam menangani perkara," ujar Ali.

Dalam konstruksi perkara, Syahri Mulyo dan Samanhudi Anwar terlibat dalam perkara yang berbeda. Namun, keduanya diberi suap oleh Susilo Prabowo.

Susilo diduga memberi suap terhadap keduanya terkait sejumlah proyek di Tulungagung dan Blitar. Sebagai kontraktor, Susilo kerap memenangkan proyek di Pemkab Tulungagung tahun 2014-2019.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah dari Kemendagri Sudah Sesuai UU dan Asas Profesionalitas

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah dari Kemendagri Sudah Sesuai UU dan Asas Profesionalitas

Nasional
Tanggapi Gus Yahya, Jazilul Fawaid Sebut PKB Alat Politik NU

Tanggapi Gus Yahya, Jazilul Fawaid Sebut PKB Alat Politik NU

Nasional
Menhub: Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2022 Turun 40 Persen

Menhub: Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2022 Turun 40 Persen

Nasional
Densus 88 Ungkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Lakukan Komunikasi dengan Jaringan JAD

Densus 88 Ungkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Lakukan Komunikasi dengan Jaringan JAD

Nasional
Kemenkes: Kasus Cacar Monyet Belum Terdeteksi di Indonesia

Kemenkes: Kasus Cacar Monyet Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
KPU Anggarkan Alat Pelindung Diri Rp 4,6 Triliun untuk Pemilu 2024

KPU Anggarkan Alat Pelindung Diri Rp 4,6 Triliun untuk Pemilu 2024

Nasional
Kemenkes: 1 Pasien Diduga Hepatitis Akut Positif Covid-19

Kemenkes: 1 Pasien Diduga Hepatitis Akut Positif Covid-19

Nasional
Interupsi Anggota DPR Kembali Terpotong Saat Puan Pimpin Rapat Paripurna

Interupsi Anggota DPR Kembali Terpotong Saat Puan Pimpin Rapat Paripurna

Nasional
Soal Kemungkinan PPKM Dihapus, Menko PMK: Tunggu Perintah Presiden

Soal Kemungkinan PPKM Dihapus, Menko PMK: Tunggu Perintah Presiden

Nasional
Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Nasional
Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Copot Mendag, Bukan Minta Luhut Urus Minyak Goreng

Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Copot Mendag, Bukan Minta Luhut Urus Minyak Goreng

Nasional
NU Sibuk Silaturahmi Jelang 2024, Pengamat: Apa Bedanya dengan Parpol?

NU Sibuk Silaturahmi Jelang 2024, Pengamat: Apa Bedanya dengan Parpol?

Nasional
Urus Persoalan Minyak Goreng, Luhut Disebut Jadi 'Menteri Superior'

Urus Persoalan Minyak Goreng, Luhut Disebut Jadi "Menteri Superior"

Nasional
Pemilu 2024 Diprediksi Rumit jika 3 Provinsi Baru Papua Jadi Disahkan

Pemilu 2024 Diprediksi Rumit jika 3 Provinsi Baru Papua Jadi Disahkan

Nasional
Revisi UU PPP Sudah Disahkan, DPR Siap Revisi UU Cipta Kerja

Revisi UU PPP Sudah Disahkan, DPR Siap Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.