Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Perlu diingat, kata Netty, presiden sudah menyebutkan bahwa vaksin booster gratis untuk rakyat.

"Kelima, pemerintah harus memperbaiki tata kelola komunikasi publik dan policy marketing bagi setiap kebijakan penanganan pandemi," tambahnya.

Keenam, Netty mengatakan pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat serta tokoh agama.

Baca juga: Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Hal ini dalam rangka mengkampanyekan protokol kesehatan yang saat ini dinilai mulai kendur.

"Pencegahan dengan kepatuhan pada 3-5M akan sangat efektif mencegat penularan wabah di titik hulu," ujarnya.

Berikutnya, Netty menuturkan, pemerintah perlu menyiapkan seluruh sistem, kapasitas dan pelayanan kesehatan di daerah untuk melakukan surveilans 3T (testing, tracing, dan treatment).

Menurutnya, 3T harus dilakukan dengan benar dan konsisten, baik di pusat maupun daerah-daerah.

"Terakhir, pastikan tidak ada penyimpangan dan moral hazard pada setiap kebijakan atau regulasi dan penggunaan anggaran penanganan pandemi. Karena keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," pungkasnya.

Baca juga: Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Diberitakan, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada masyarakat dalam rangka menghadapi peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron.

Jokowi menyebutkan, berbagai studi termasuk laporan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), varian Omicron memang lebih mudah menular, namun memiliki gejala yang lebih ringan.

"Pasien yang terinfeksi varian ini umumnya pulih tanpa harus dirawat di rumah sakit. Tapi, sekali lagi, kita harus waspada, jangan jemawa, dan jangan gegabah,” ujar Jokowi dalam keterangan video resminya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/1/2022).