Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Kompas.com - 18/01/2022, 18:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mempersilahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjalani vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster, khususnya bagi mereka yang masuk kategori lanjut usia dan kelompok rentan.

Budi mengatakan, para anggota dewan sudah diperbolehkan menjalani vaksinasi meski ia memperkirakan banyak pula anggota dewan yang sudah disuntik vaksinasi dosis ketiga.

"Welcome, terutama tadi yang masuk kategori ini silakan, tapi anggota dewan sudah bisa bapak ibu, walaupun mungkin sebagian besar sudah melakukannya dengan jalur yang lain," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (18/1/2022).

Budi menjelaskan, semua kabupaten/kota sudah boleh melaksanakan vaksinasi booster, tetapi kelompok lansia menjadi prioritas.

Ia menuturkan, vaksinasi booster bagi masyarakat umum baru dapat dilakukan jika vaksinasi bagi lansia sudah memenuhi target.

Baca juga: BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

Menurut Budi, ketentuan tersebut dapat menjadi pelecut bagi pemerintah daerah untuk menggenjot vaksinasi bagi lansia.

"Kita harap ini bisa memberikan insentif juga, sehingga semua orang yang mau disuntik booster ngejar kepala daerahnya untuk biar lebih rajin nyuntik agar mereka semua bisa digunakan untuk suntik booster," kata dia.

Seperti diketahui, pemberian vaksinasi booster di Indonesia telah dimulai pada 12 Januari 2022.

Pemerintah menentukan, warga lanjut usia dan masyarakat dengan gangguan imunitas akan jadi prioritas setelah tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan vaksin dosis penguat terlebih dahulu.

Vaksinasi booster bagi warga lansia dapat dilakukan di seluruh kabupaten atau kota.

Sementara vaksinasi booster untuk kelompok rentan non-lansia baru bisa dilaksanakan di wilayah yang mencapai target dosis pertama minimal 70 persen dari total populasi dan dosis pertama untuk warga lansia minimal 60 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com