Kompas.com - 13/01/2022, 21:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, beranggapan bahwa opsi koalisi partai-partai Islam bukan jadi prioritas partainya jelang Pemilu 2024.

Dalam Musyawarah Majelis Syuro PKS pada Kamis (13/1/2022), salah satu keputusan yang diambil adalah PKS akan membuka diri dengan seluruh partai politik dan tokoh bangsa.

Sohibul mengeklaim, pilihan untuk membangun koalisi lintas ideologi politik muncul karena “suasana kenegaraan” hari ini yang mengalami polarisasi orientasi politik.

Baca juga: Mahfud Beberkan Proyek Satelit Kemenhan yang Rugikan Negara Ratusan Miliar Rupiah

“Terkait dengan pembentukan koalisi partai-partai Islam, saya kira itu salah satu alternatif yang mungkin terbentuk koalisi. Tapi, sebagaimana yang menjadi keputusan Majelis Syuro keenam hari ini, kita melihat suasana kenegaraan hari ini yang sekarang mengalami segregasi, segmentasi yang luar biasa, keterbelahan,” ujar Sohibul dalam jumpa pers, Kamis.

“Tentu kami bersama-sama dengan partai-partai Islam bersama-sama menjalin komunikasi dengan partai-partai nasionalis untuk membentuk sebuah koalisi yang akan mempersatukan bangsa kita ke depan, insya Allah,” lanjutnya.

Dalam Musyawarah hari ini, Majelis Syuro PKS menyampaikan kriteria presiden dan calon presiden RI yang akan mereka dukung.

Baca juga: Tolak Presidential Threshold 20 Persen, PKS Akan Judicial Review ke MK

PKS mengaku akan mengusung calon pemimpin dengan karakter nasionalis-religius serta berkomitmen pada demokrasi, pemberantasan korupsi, kedaulatan negara.

Di samping itu, PKS juga ingin agar calon presiden dan wakil presiden RI yang terpilih pada 2024 mendatang merupakan negarawan yang sanggup mempersatukan bangsa, alih-alih memecah-belah.

“Kami sekarang sedang terus melakukan pendekatan (ke partai-partai lain), mereka juga melakukan pendekatan juga, tetapi sampai sekarang belum final. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, terutama tahun 2022 ini, sudah ada titik temu,” ujar Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, wacana koalisi partai-partai Islam mengemuka. Wacana ini juga sebagai respons atas ambang batas pencalonan presiden/presidential threshold 20 persen yang dianggap terlalu tinggi.

PT 20 persen membuat partai-partai Islam tak bisa sendiri-sendiri mengusung calon presiden mereka.

Sebab, dalam ketentuan ini, calon presiden hanya dapat diusung oleh partai/gabungan partai yang menguasai sedikitnya 20 persen kursi di DPR RI, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Nasional
DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

Nasional
Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Nasional
RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

Nasional
Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Nasional
Untung-Rugi Jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Manapun Jelang 2024

Untung-Rugi Jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Manapun Jelang 2024

Nasional
Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Nasional
Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Nasional
Di Hadapan Ketua KPK, Sekjen PDIP Pamer Upaya Tekan Biaya Pilkada

Di Hadapan Ketua KPK, Sekjen PDIP Pamer Upaya Tekan Biaya Pilkada

Nasional
Kontras Catat 50 Tindak Kekerasan yang Dilakukan Aparat dalam Setahun

Kontras Catat 50 Tindak Kekerasan yang Dilakukan Aparat dalam Setahun

Nasional
Tolak Duet Pemersatu Bangsa, PSI: Anies Bukan Cawapres yang Tepat Buat Ganjar

Tolak Duet Pemersatu Bangsa, PSI: Anies Bukan Cawapres yang Tepat Buat Ganjar

Nasional
Warga Diminta Jaga Prokes di Area Tertutup hingga Transportasi Umum Supaya Covid-19 Terkendali

Warga Diminta Jaga Prokes di Area Tertutup hingga Transportasi Umum Supaya Covid-19 Terkendali

Nasional
'Magnet' Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P

"Magnet" Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P

Nasional
Kemenkes: 388 Kasus Covid-19 Akibat Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

Kemenkes: 388 Kasus Covid-19 Akibat Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

Nasional
Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.