Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Pilih Koalisi “Berwarna” Ketimbang Berkoalisi dengan Sesama Partai Islam

Kompas.com - 13/01/2022, 21:25 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, beranggapan bahwa opsi koalisi partai-partai Islam bukan jadi prioritas partainya jelang Pemilu 2024.

Dalam Musyawarah Majelis Syuro PKS pada Kamis (13/1/2022), salah satu keputusan yang diambil adalah PKS akan membuka diri dengan seluruh partai politik dan tokoh bangsa.

Sohibul mengeklaim, pilihan untuk membangun koalisi lintas ideologi politik muncul karena “suasana kenegaraan” hari ini yang mengalami polarisasi orientasi politik.

Baca juga: Mahfud Beberkan Proyek Satelit Kemenhan yang Rugikan Negara Ratusan Miliar Rupiah

“Terkait dengan pembentukan koalisi partai-partai Islam, saya kira itu salah satu alternatif yang mungkin terbentuk koalisi. Tapi, sebagaimana yang menjadi keputusan Majelis Syuro keenam hari ini, kita melihat suasana kenegaraan hari ini yang sekarang mengalami segregasi, segmentasi yang luar biasa, keterbelahan,” ujar Sohibul dalam jumpa pers, Kamis.

“Tentu kami bersama-sama dengan partai-partai Islam bersama-sama menjalin komunikasi dengan partai-partai nasionalis untuk membentuk sebuah koalisi yang akan mempersatukan bangsa kita ke depan, insya Allah,” lanjutnya.

Dalam Musyawarah hari ini, Majelis Syuro PKS menyampaikan kriteria presiden dan calon presiden RI yang akan mereka dukung.

Baca juga: Tolak Presidential Threshold 20 Persen, PKS Akan Judicial Review ke MK

PKS mengaku akan mengusung calon pemimpin dengan karakter nasionalis-religius serta berkomitmen pada demokrasi, pemberantasan korupsi, kedaulatan negara.

Di samping itu, PKS juga ingin agar calon presiden dan wakil presiden RI yang terpilih pada 2024 mendatang merupakan negarawan yang sanggup mempersatukan bangsa, alih-alih memecah-belah.

“Kami sekarang sedang terus melakukan pendekatan (ke partai-partai lain), mereka juga melakukan pendekatan juga, tetapi sampai sekarang belum final. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, terutama tahun 2022 ini, sudah ada titik temu,” ujar Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, wacana koalisi partai-partai Islam mengemuka. Wacana ini juga sebagai respons atas ambang batas pencalonan presiden/presidential threshold 20 persen yang dianggap terlalu tinggi.

PT 20 persen membuat partai-partai Islam tak bisa sendiri-sendiri mengusung calon presiden mereka.

Sebab, dalam ketentuan ini, calon presiden hanya dapat diusung oleh partai/gabungan partai yang menguasai sedikitnya 20 persen kursi di DPR RI, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com