Kompas.com - 04/01/2022, 23:15 WIB
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang DOK. Humas Dewan Perwakilan RakyatKetua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menegaskan bahwa skema pengangkatan penjabat (Pj) akan digunakan untuk mengisi kekosongan ratusan kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023.

Junimart mengatakan, hal tersebut telah diatur dalam aturan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Dengan demikian, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah 2022 dan 2023, skema yang digunakan adalah pengangkatan penjabat," kata Junimart saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/1/2022).

Baca juga: Komisi II: Siapa Pun Penjabat Kepala Daerah, ASN atau TNI-Polri, Kita Harap Netral

Politikus PDI-P itu menyadari bahwa hal tersebut harus ditempuh karena diketahui bahwa Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilangsungkan pada 2024.

Seperti diketahui, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada selanjutnya akan digelar pada tahun tersebut sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Pilkada.

Junimart menegaskan, pengangkatan penjabat juga harus dipahami sebagai pengganti kepala daerah definitif dan akan memiliki kewenangan sama.

"Kewenangannya sama dengan kepala daerah definitif pilihan rakyat untuk menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan daerah," jelasnya.

Terkait skema pemilihan dan pengangkatan, dia menjelaskan hal tersebut telah tertuang dalam amanat UU Pilkada tepatnya Pasal 201 ayat 9.

Ayat itu mengatur tentang pengangkatan penjabat untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan Wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023.

"Sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016, maka Pj Gubernur akan diajukan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) lalu dipilih langsung oleh presiden. Sementara, untuk Pj Bupati dan Wali Kota, diajukan oleh Gubernur dan dipilih oleh Kemendagri," tutur Junimart.

Di sisi lain, Junimart juga mengingatkan bahwa meski dipimpin oleh penjabat, program-program strategis di pemerintahan itu juga harus tetap berjalan.

Oleh karenanya, ia berharap para penjabat yang akan mengisi kekosongan kepala daerah itu harus paham terkait pemerintahan.

"Sosok ini harus paham pemerintahan dan punya leadership. Agenda pembangunan tetap menjadi program lanjutan yang wajib dilaksanakan. Karena landasannya ada di Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 ayat 9," pungkasnya.

Baca juga: 101 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan 2022, Penjabat Diminta Bisa Kerja Sama dengan DPRD

Sebelumnya diberitakan, masa jabatan 101 kepala daerah akan habis pada 2022. Dari 101 kepala daerah itu, tujuh di antaranya adalah gubernur.

Tak hanya itu, pada 2023, Indonesia juga akan kembali mengalami kekosongan kepala daerah sebanyak 171 daerah.

Dengan demikian, total ada 272 daerah yang tidak memiliki kepala daerah ke depannya yang diakibatkan adanya Pemilu dan Pilkada 2024 serentak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Nasional
Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Nasional
UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Nasional
Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Nasional
Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Nasional
Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Nasional
Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Segera Disidang

Nasional
Survei Indo Riset: Prabowo Paling Populer, tapi Ganjar Lebih Disukai Rakyat

Survei Indo Riset: Prabowo Paling Populer, tapi Ganjar Lebih Disukai Rakyat

Nasional
Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Nasional
Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Nasional
KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

Nasional
Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.