Anggota DPR Mengadu ke Kepala BNPB karena Tak Ditanggapi Saat Melaporkan Bencana di Dapilnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang dan Paryono mengadu kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto karena merasa diabaikan saat melaporkan bencana di daerah pemilihannya (dapil).

Samsu mengatakan, ia pernah melaporkan kejadian bencana banjir di Sulawesi Selatan kepada staf BNPB tetapi tidak mendapatkan respons.

"Kemarin di Sulawesi Selatan juga pas di daerah pemilihan saya itu banjir, Pak, dan itu viral. Kami sudah berusaha juga untuk hubungi staf Bapak itu tapi tidak ada respons, tidak usah saya sebut namanya," kata Samsu dalam rapat Komisi VIII DPR dengan BNPB, Senin (13/12/2021).

Politikus PDI-P itu mengatakan, bencana banjir itu sesungguhnya ramai diberitakan oleh media massa tetapi ia menyebut tidak ada jajaran BNPB yang hadir di lokasi.

Baca juga: BNPB Sudah Lapor ke Jokowi Terkait Penyiapan Lahan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru

Karena itulah Samsu meminta agar BNPB lebih responsif saat dihubungi oleh para anggota dewan selaku wakil rakyat.

"Tentu kita sebagai anggota DPR, 'wah ini Pak Samsu Niang betul-betul anggota DPR memperjuangakan daerah pemilihannya', ini dikontak-kontak di Jakarta enggak ada yang nyambung," ujar dia.

Rekan separtai Samsu, Paryono, juga mengungkapkan kritik yang sama. Ia khawatir, jika anggota dewan saja tidak direspons, maka hal serupa dapat terjadi bai masyarakat.

"Anggota Komisi VIII saja tidak direspons, apalagi kalau itu rakyat," ujar dia.

Ia pun mengingatkan bahwa Komisi VIII dan BNPB merupakan mitra.

Ia mendorong Suharyanto untuk membenahi cara kerja BNPB dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Baca juga: Soroti Biaya Karantina, Komisi VIII: Jangan Sampai Ada Tuduhan Bisnisnya BNPB

Menanggapi kritik dari Samsu dan Paryono, Suharyanto pun menyampaikan permohonan maaf dan berjanji untuk memperbaiki komunikasi antara BNPB dan Komisi VIII.

"Saya sebagai kepalanya mohon maaf, nanti kami akan perbaiki ini masalah komunikasi, jangan sampai lagi ada dari anggota komisi itu yang telepon tapi tidak direspons," kata Suharyanto.

Suharyanto menegaskan, tidak ada niat dari BNPB untuk mengecilkan Komisi VIII DPR.

Ia menyebut, jajaran eselon I BNPB pun memahami bahwa Komisi VIII DPR merupakan mitra BNPB di parlemen.

"Mungkin kalau anggota kami ya karena keterbatasan pemahaman dan ilmu sehingga apa yang dirasakan oleh Pak Samsu Niang ini bisa terjadi, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi," kata dia.