Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Klaim RI Punya Komitmen Kuat pada Isu Perbaikan Lingkungan

Kompas.com - 13/12/2021, 14:47 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim, Indonesia punya komitmen kuat terhadap isu perbaikan lingkungan.

Oleh karenanya, dalam pertemuannya dengan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, di Jakarta, Senin (13/12/2021), Moeldoko menekankan perlunya penguatan kerja sama bilateral antara RI dan Jerman, khususnya dalam bidang ekonomi hijau dan konservasi alam.

“Indonesia memang memiliki komitmen yang kuat terhadap isu perbaikan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement dan COP 26 di Glasgow,” kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Senin (13/12/2021).

Baca juga: Jelang Pidato Kenegaraan Jokowi, YLBHI Kritisi Isu Lingkungan hingga Investasi

Menurut Moeldoko, komitmen Indonesia juga ditunjukkan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau hydropower di Kalimantan Utara.

PLTA yang nantinya mampu menghasilkan tenaga listrik hingga 11.000 megawatt (MW) itu dibangun untuk mendukung kawasan industri hijau.

Selain itu, kata Moeldoko, Indonesia saat ini sudah mulai mengurangi konsumsi batu bara sebagai sumber energi.

Ia pun mengakui bahwa untuk beralih dari batu bara ke energi terbarukan butuh usaha yang tidak mudah.

Dana yang harus dikeluarkan oleh negara dalam transisi menuju net zero emission 2060 sudah dikalkulasi dan totalnya mencapai triliunan rupiah.

“Kita punya keyakinan bahwa kita punya resources untuk dijadikan renewable energy di antaranya air, matahari dan energi laut," ujar Moeldoko.

"Jerman sudah sangat maju di sektor itu, mungkin eksplorasi lebih banyak lagi diperlukan untuk investor Jerman untuk menggali berbagai sumber baru tadi,” tuturnya.

Adapun sejak tahun 2012 hubungan bilateral Indonesia-Jerman diperkuat melalui joint declaration for a comprehensive partnership.

Kedua negara sepakat untuk mengembangkan kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, riset dan teknologi, kesehatan, industri, pertahanan, keamanan, pangan, dan Transportasi.

Hubungan bilateral kedua negara diklaim makin meningkat melalui kunjungan resmi Presiden Joko Widodo ke Berlin di tahun 2016.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Hindari Proteksionisme Berkedok Isu Lingkungan

Saat itu, pemimpin kedua negara yang pada saat itu Jerman masih diwakili oleh Kanselir Angela Merkel, menyepakati kembali penguatan hubungan kemitraan strategis di bidang pendidikan vokasi, energi terbarukan, dan kerja sama maritim.

Kini setelah Jerman melantik kanselir baru menggantikan 16 tahun kepemimpinan Kanselir Angela Merkel, Moeldoko berharap agar Jerman dan RI bisa mempererat kerja sama kembali.

“Kami rasa khususnya di bidang perubahan iklim, finansial berkelanjutan, dan efisiensi energi ada banyak ruang dialog antara Indonesia dan Jerman. Kita berharap akan ada banyak pertukaran (kunjungan kementerian) langsung, baik secara bilateral maupun melalui kerangka kerja G20,” kata Dubes Jerman, Ina Lepel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com