BNPB Sudah Lapor ke Jokowi Terkait Penyiapan Lahan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru

Kompas.com - 13/12/2021, 12:55 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Suharyanto menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah menyiapkan sejumlah tempat yang akan menjadi lahan relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru.

Suharyanto mengatakan, pihaknya juga sudah melapor kepada Presiden Joko Widodo agar lahan milik Perum Perhutani dapat dijadikan lahan relokasi.

"Kami koordinasi terus, ini di sini Pak Bupati sudah menunjuk beberapa tempat, kami juga sudah lapor ke Bapak Presiden, Bapak Mensesneg, untuk segera mendapat izin dari Perhutani terkait lahan itu," kata Suharyanto dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Senin (13/12/2021).

Baca juga: BNPB Minta Empati dan Kesadaran Masyarakat Tak Berkunjung ke Lokasi Terdampak Erupsi Semeru

"Nah apabila nanti lahan itu sudah siap kami juga akan membantu dalam pembangunannya," ujar Suharyanto.

Ia menuturkan, para pengungsi yang direlokasi nantinya akan memperoleh dana tunggu dari BNPB selama kurang lebih enam bulan.

Suharyanto menjelaskan, para pengungsi akan dititipi ke keluarganya masing-masing dan dana tunggu akan diserahkan ke keluarga mereka sampai rumah pengganti para pengungsi siap ditempati.

Selain itu, BNPB juga menyiapkan bantuan bagi warga untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat erupsi Semeru.

"Untuk rumah yang masih bisa ditempati tapi kondisinya rusak berat, itu mendapat bantuan Rp 50 juta dari BNPB, yang rusak sedang Rp 25 juta, kemudian yang rusak ringan Rp 10 juta," uar Suharyanto.

Sementara, pengungsi yang rumahnya rusak total dan tidak bisa ditempati lagi akan mendapat rumah di lahan relokasi.

Baca juga: Ketua Komisi VIII Minta Pemerintah Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru

Suharyanto menuturkan, sejauh ini BNPB mencatat ada 9.374 warga yang mengungsi akibat terdampak erupsi Semeri.

Ia menyebutkan, para pengungsi tersebar di 123 titik di sejumlah kabupaten, antara lain Lumajang, Malang, Blitar, Probolinggo, dan Jember.

Adapun korban tewas akibat bencana ini sejumlah 46 orang dan 9 orang masih hilang. Sementara, korban luka-luka terdiri dari 18 orang luka berat dan 12 orang luka ringan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.