Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi VIII Minta Pemerintah Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru

Kompas.com - 13/12/2021, 12:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta agar pemerintah beserta para pemangku kepentingan kompak bergerak guna melakukan relokasi permukiman masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Pasalnya, Yandri mengungkapkan bahwa semua masyarakat terdampak erupsi yang rumahnya rusak, kompak mengatakan tidak ingin kembali ke rumah lamanya.

Adapun hal tersebut didapatkan Yandri saat berkunjung ke lokasi pengungsian erupsi Gunung Semeru bersama dengan sejumlah anggota Komisi VIII DPR.

Baca juga: TNI AD Fokus Cari Korban Hilang akibat Erupsi Semeru di 2 Lokasi Berbeda

Itu diungkapkan Yandri saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Senin (13/12/2021). 

Yandri menuturkan, dirinya dan sejumlah anggota DPR memasuki tenda untuk berbicara dengan para pengungsi. Lalu, dia bertanya ke para pengungsi apa mau kembali ke rumah yang kini terdampak.

"'Tidak Pak, mohon pemerintah itu merelokasi kami. Pindah Pak, kami sudah enggak sanggup untuk tinggal di tempat yang semula'," kata Yandri menirukan jawaban pengungsi. 

Usai menyampaikan aspirasi para pengungsi, Yandri berharap pemerintah mampu mewujudkan keinginan agar warga direlokasi ke tempat yang lebih baik.

"Oleh karena itu, saya kira wujud kehadiran Negara, bapak Kepala BNPB, kita harus melakukan ini dengan seikhlas hati. Sehingga keinginan para pengungsi erupsi Gunung Semeru itu benar-benar bisa terwujud," harap dia.

Menurutnya, langkah dan upaya pemerintah untuk merelokasi warga terdampak ke tempat yang lebih aman merupakan salah satu wujud kehadiran Negara.

Untuk itu, ia menyambut positif segala upaya pemerintah terkait penanganan dampak erupsi Gunung Semeru, salah satunya relokasi rumah warga.

Baca juga: UPDATE Korban Erupsi Semeru: 46 Orang Meninggal Dunia, 9 Orang Hilang

Di sisi lain, Yandri menambahkan bahwa Bupati Lumajang Thoriqul Haq juga mengaku telah memetakan lokasi yang bakal dijadikan tempat relokasi warga terdampak erupsi.

"Pak Thoriq itu, dari sisi kesiapan pemerintah daerah sudah siap Pak, tinggal nanti kalau lahannya itu lahannya Perhutani. Kemarin juga sudah ditunjuk Pak Bupati kira-kira di sini, Pak Kepala, kalau mau direlokasi di sini sini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yandri mengaku bakal menindaklanjuti hasil kunjungan kerja ke pengungsian erupsi Gunung Semeru dalam rapat kerja gabungan di Komisi VIII.

Menurut dia, terkait relokasi warga terdampak erupsi Gunung Semeru dibutuhkan keterlibatan pemerintah, pemangku kepentingan dan DPR agar kehadiran Negara menjadi tepat waktu dan tepat sasaran.

Sebelumnya, diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai mencari lokasi untuk tempat relokasi warga terdampak erupsi Gunung Semeru.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com