Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Kompas.com - 09/12/2021, 13:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan, partainya menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perombakan kabinet atau reshuffle.

PAN, kata Zulhas, tidak pernah merasa menantikan reshuffle lantaran sudah bergabung dengan partai koalisi pemerintah sejak September 2021.

"Kita enggak pernah nunggu, enggak, biasa aja terus berjalan," kata Zulkifli Hasan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Zulhas mengungkapkan, PAN menilai menteri merupakan amanah yang diberikan negara.

Baca juga: Waketum PKB: Apakah Mungkin Reshuffle 22 Desember Saat Rabu Pahing? Mungkin Saja

Ia juga menilai bahwa menteri merupakan salah satu tugas perjuangan.

Bukan berarti Zulhas tak bersiap apabila sewaktu-waktu Presiden meminta salah satu kader PAN masuk dalam kabinet.

Tapi, PAN akan mengirimkan kader terbaiknya jika diminta presiden bergabung dalam jajaran kabinet menteri.

"Kalau kader ditugaskan, kita untuk membantu pemerintahan namanya juga negara, pasti kader terbaik akan diberikan," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan PAN berpandangan bahwa reshuffle sepenuhnya menjadi wewenang presiden untuk memutuskan.

"Sekali lagi itu urusan beliau (Presiden Jokowi)," tegasnya.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Di sisi lain, Zulhas mengaku hubungan PAN dengan Jokowi baik-baik saja.

Menurutnya, PAN hingga kini tetap setia mendukung program-program pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hal itu menurut dia merupakan penegasan dari keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN.

"Kita sudah mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemarin ada RUU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual), teman-teman segera lihat kita juga ikut kemudian nanti ada Ciptaker (UU Ciptaker) yang harus disempurnakan ada juga IKN (Ibu Kota Negara), kebijakan-kebijakan pemerintah karena memang keputusan rakernas kita memperkuat pemerintahan," imbuh Zulhas.

Baca juga: Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Diketahui, isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah PAN bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang telah meninggalkan jabatan panglima TNI juga disebut-sebut bakal bergabung ke kabinet. Namun, Jokowi mengaku belum memikirkan tentang reshuffle.

Reshuffle belum berpikir,” kata Jokowi di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Kamis (11/11/2021).

Ketika ditanya perihal bergabungnya PAN ke kabinet, Jokowi juga tak banyak menjawab. “Reshufflenya belum terpikir ke arah sana,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com