Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/12/2021, 22:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, hingga saat ini partainya belum diajak bicara oleh Presiden Joko Widodo soal rencana reshuffle atau perombakan kabinet.

Jika berkaca pada reshuffle yang pernah terjadi, Jokowi selalu berkomunikasi dengan partai pendukungnya terlebih dahulu sebelum merombak kabinet.

"Ya biasanya diberi tahu, diajak bicara, itu kebiasaan-kebiasaan yang lalu. Karena Pak Jokowi kita lihat presiden yang sangat memperhatikan hubungan yang kondusif dengan parpol koalisi pendukungnya, itu yang kami rasakan," kata Arsul, saat ditemui di Jakarta, Selasa (7/12/2021) sore.

Baca juga: Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Arsul mengatakan, pada umumnya partai koalisi pendukung pemerintah akan menyerahkan sepenuhnya persoalan reshuffle kepada Presiden. Sebab, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Arsul menekankan, partainya belum mengetahui informasi apa pun mengenai perombakan kabinet. Termasuk, kata Arsul, soal kabar yang berhembus bahwa Rabu besok Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle.

"Soal waktu apakah besok, apakah Rabu Pon akan terjadi reshuffle atau enggak, saya kira yang tahu hanya Pak Jokowi dan Allah SWT saja," pungkasnya.

Baca juga: Tak Umumkan Reshuffle, Besok Jokowi Akan Kunjungi Warga Korban Banjir Sintang

Sebelumnya, beredar isu reshuffle akan dilakukan pada 8 Desember 2021. Berdasarkan perhitungan kalender Jawa, pada 8 Desember juga bertepatan dengan hari Rabu Pon.

Presiden Joko Widodo diketahui sering melakukan reshuffle pada hari tersebut. Namun, belakangan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, Jokowi belum berencana melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

Sebab, pemerintah masih fokus menangani pandemi Covid-19.

"Setahu saya tidak ada rencana tersebut. Jadi, pokoknya semua menteri tetap bekerja seperti biasa, semua wamen tetap kerja seperti biasanya, jadi kita juga terus waspada, apalagi ini kan Covid ada varian baru Omicron," kata Pratikno, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com