Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Kompas.com - 09/12/2021, 12:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, kabar soal adanya varian Omicron yang sempat diumumkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi menunjukkan buruknya komunikasi pemerintah.

Trubus berpendapat, dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19, komunikasi dari pemerintah semestinya disampaikan melalui satu pintu.

"Kejadian ini mencerminkan buruknya komunikasi publik di pemerintah, karena itu menurut saya yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah membuat satu pintu saja komunikasinya. Kalau dulu yang dilakukan Pak Yuri, jadi tidak boleh ada informasi yang dari sumber lain," kata Trubus saat dihubungi, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Trubus mengatakan, pemerintah daerah semestinya tidak terlalu buru-buru dalam mengumumkan temuan mereka ke publik, tetapi harus dikoordinasikan dahulu dengan pemerintah pusat.

Namun, menurut Trubus, sering kali informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah justru tidak direspons oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, jika pemerintah pusat khawatir terhadap informasi yang simpang siur dari pemerintah daerah, semestinnya pemerintah pusat juga terbuka dengan informasi dari pemerintah daerah.

"Pemerintah harus melakukan pendekatan yang menekankan kepada komunikasi timbal balik. Jadi dari pemerintah daerah berkoordinasi dulu sebelum menginformasikan, ini kan minimnya koordinasi dalam kebijakan itu," kata dia.

Baca juga: Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Trubus mengatakan, simpang siurnya informasi mengenai varian Omicron di Bekasi semestinya jadi pintu masuk bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penanganan Covid-19.

Sebab, kasus miskomunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah berulang kali terjadi selama pandemi.

"Kalau ini salah, ini sebagai sebuah pembelajaran bagaimana memperbaiki taga kelola pengendalian Covid-19. Kalau informasi itu benar, pemerintah harus secara ksatria (menganggap) itu bagian dari pembenahan pengendailan Covid," kata Trubus.

Rabu kemarin, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti yang mengatakan, empat warga DKI Jakarta terpapar varian B.1.1.529 atau Omicron berdasarkan hasil tes Covid-19 di Laboratorium Farmalab, Kabupaten Bekasi.

Baca juga: Cara Pantau Penyebaran Varian Omicron di Dunia

Pernyataan tersebut dimuat di laman resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi, bekasikab.go.id dan dikutip sejumlah media.

Belakangan, pernyataan Kadinkes Kabupaten Bekasi tersebut dibantah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Lembaga Eijkman pun ikut komentar. Pihak Dinkes Kabupaten Bekasi juga menarik pernyataan itu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Muhadjir: Tak Semua Korban Judi 'Online' Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Muhadjir: Tak Semua Korban Judi "Online" Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Nasional
WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

Nasional
Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Nasional
Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Nasional
Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Nasional
Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Nasional
KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

Nasional
Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Nasional
Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Nasional
Panglima TNI Ungkap Cerita Para Prajurit yang Hampir Putus Asa Jelang Terjunkan Bantuan Airdrop di Gaza

Panglima TNI Ungkap Cerita Para Prajurit yang Hampir Putus Asa Jelang Terjunkan Bantuan Airdrop di Gaza

Nasional
Ponsel Hasto dan Buku Penting PDI-P Disita KPK, Masinton: Dewas Harus Periksa Penyidiknya

Ponsel Hasto dan Buku Penting PDI-P Disita KPK, Masinton: Dewas Harus Periksa Penyidiknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com