Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Kompas.com - 09/12/2021, 12:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, kabar soal adanya varian Omicron yang sempat diumumkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi menunjukkan buruknya komunikasi pemerintah.

Trubus berpendapat, dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19, komunikasi dari pemerintah semestinya disampaikan melalui satu pintu.

"Kejadian ini mencerminkan buruknya komunikasi publik di pemerintah, karena itu menurut saya yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah membuat satu pintu saja komunikasinya. Kalau dulu yang dilakukan Pak Yuri, jadi tidak boleh ada informasi yang dari sumber lain," kata Trubus saat dihubungi, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Trubus mengatakan, pemerintah daerah semestinya tidak terlalu buru-buru dalam mengumumkan temuan mereka ke publik, tetapi harus dikoordinasikan dahulu dengan pemerintah pusat.

Namun, menurut Trubus, sering kali informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah justru tidak direspons oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, jika pemerintah pusat khawatir terhadap informasi yang simpang siur dari pemerintah daerah, semestinnya pemerintah pusat juga terbuka dengan informasi dari pemerintah daerah.

"Pemerintah harus melakukan pendekatan yang menekankan kepada komunikasi timbal balik. Jadi dari pemerintah daerah berkoordinasi dulu sebelum menginformasikan, ini kan minimnya koordinasi dalam kebijakan itu," kata dia.

Baca juga: Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Trubus mengatakan, simpang siurnya informasi mengenai varian Omicron di Bekasi semestinya jadi pintu masuk bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penanganan Covid-19.

Sebab, kasus miskomunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah berulang kali terjadi selama pandemi.

"Kalau ini salah, ini sebagai sebuah pembelajaran bagaimana memperbaiki taga kelola pengendalian Covid-19. Kalau informasi itu benar, pemerintah harus secara ksatria (menganggap) itu bagian dari pembenahan pengendailan Covid," kata Trubus.

Rabu kemarin, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti yang mengatakan, empat warga DKI Jakarta terpapar varian B.1.1.529 atau Omicron berdasarkan hasil tes Covid-19 di Laboratorium Farmalab, Kabupaten Bekasi.

Baca juga: Cara Pantau Penyebaran Varian Omicron di Dunia

Pernyataan tersebut dimuat di laman resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi, bekasikab.go.id dan dikutip sejumlah media.

Belakangan, pernyataan Kadinkes Kabupaten Bekasi tersebut dibantah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Lembaga Eijkman pun ikut komentar. Pihak Dinkes Kabupaten Bekasi juga menarik pernyataan itu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com