Kompolnas Terima 3.701 Aduan Pelanggaran Polisi Sepanjang 2021, Reserse Terbanyak

Kompas.com - 03/12/2021, 15:41 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menerima 3.701 aduan soal pelanggaran anggota Polri sepanjang Januari-November 2021.

Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengatakan, satuan fungsi yang paling banyak dilaporkan yaiu reserse dengan 1.511 aduan. Kemudian disusul samapta sebanyak 210 aduan, profesi dan pengamanan sebanyak 68 aduan, dan lalu lintas sebanyak 16 aduan.

"Periode Januari sampai November 2021, ada 3.701 (aduan). Memang tidak semua aduan itu benar dan memenuhi unsur atau syarat, tetapi kami coba respons," kata Benny saat memberikan pengarahan dalam rapat Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) di Bali yang disiarkan secara daring, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: Ibu 72 Tahun di Bekasi Dilaporkan 5 Anaknya ke Polisi karena Persoalan Harta Warisan

Benny memaparkan, secara terperinci, aduan di bidang reserse yang paling tinggi yaitu reserse umum sebanyak 493 kasus, reserse khusus sebanyak 54 kasus, dan reserse narkoba sebanyak 11 kasus.

Aduan di bidang reserse antara lain bertalian dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota.

"Aduan tersebut memang yang mendominasi bidang serse. Dan ini menyangkut proses penyelidikan dan penyidikan apakah ketika turun ke TKP, pemeriksaan, penahanan kemudian penyitaan, dan penggeledahan," ujarnya.

Sementara itu, secara umum, jenis pengaduan yang paling banyak yaitu pelayanan buruk sebanyak 1.412 kasus dan penyalahgunaan wewenang sebanyak 330 kasus.

Kemudian, diikuti diskriminasi sebanyak 69 kasus, korupsi sebanyak 7 kasus, dan diskresi keliru sebanyak 41 kasus.

Baca juga: Jokowi ke Polisi: Lindungi dan Bantu yang Lemah dan Terpinggirkan dalam Hukum...

"Dari aduan tersebut, saya lihat kelemahan adalah di komunikasi bagaimana penyidik berkomunikasi dengan pelapor, bagaimana penyidik komunikasi dengan tersangka atau pengacaranya ini menjadi penting," tutur Benny.

Benny menegaskan, Kompolnas berupaya merespons tiap aduan yang masuk. Kendati begitu, Kompolnas juga mewaspadai berbagai laporan yang diduga hanya demi kepentingan tertentu.

"Kami juga mewaspadai adanya motif lain di mana aduan ini semata-mata untuk mem-pressure (menekan) penyidik. Ini kami waspadai," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.