Kompas.com - 02/12/2021, 21:23 WIB
Dokumentasi Seminar Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) ?Sharing Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik? yang diselenggarakan LAN dan Tanoto Foundation di Grand Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (1/12/2021). DOK. Humas Lembaga Administrasi NegaraDokumentasi Seminar Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) ?Sharing Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik? yang diselenggarakan LAN dan Tanoto Foundation di Grand Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

KOMPAS.com – Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo Wahyu Utomo menjelaskan, indeks kualitas kebijakan (IKK) merupakan salah satu komponen atau indeks pengukuran capaian Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024.

“IKK merupakan instrumen penilaian kualitas kebijakan berbasis teknologi informasi yang dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pada instansi pemerintah,” tuturnya, dikutip dari keterangan pers resminya, Kamis (2/11/2021).

Hal tersebut disampaikan Tri Widodo dalam Seminar IKK bertema “Sharing Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik” di Grand Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Disampaikan Tri Widodo, data yang dirilis Worldwide Governance Indicators menunjukkan bahwa peringkat kualitas kebijakan Indonesia dalam dasawarsa akhir ini masih berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“Oleh karena itu, IKK merupakan manifestasi komitmen kolektif kita untuk membangun kebijakan yang berkualitas berbasis bukti,” katanya.

Tri Widodo menilai, IKK tidak hanya meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintah, tetapi juga mampu membangun knowledge sharing dan mendorong terbangunnya knowledge policy dalam peningkatan kualitas kebijakan.

Baca juga: Soal 8 Kegiatan Prioritas Nasional, Kepala LAN: Apresiasi untuk Semua Stakeholder

Sementara itu, dilaporkan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Analis Kebijakan Elly Fatimah, kegiatan seminar IKK merupakan rangkaian terakhir kegiatan penilaian IKK yang diselenggarakan LAN dan Tanoto Foundation.

Ia berharap, melalui seminar IKK, instansi pemerintah dapat saling berbagai pengalaman dalam praktik penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Elly Fatimah melaporkan, sejak IKK diluncurkan pada 18 Oktober 2021 hingga sekarang, sudah terdapat 236 instansi yang berpartisipasi dalam pengukuran IKK, yaitu 23 kementerian, 38 lembaga, dan 175 pemerintah daerah (pemda).

Sementara itu, sejumlah 128 instansi di antaranya telah menyelesaikan pengisiannya dengan sejumlah 478 kebijakan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Nasional
BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

Nasional
Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Nasional
Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Nasional
Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Nasional
KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

Nasional
DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

Nasional
Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Nasional
KPK Dalami Setoran Uang untuk Bupati Terbit Peranging-angin dari Proyek yang Diatur Kakaknya

KPK Dalami Setoran Uang untuk Bupati Terbit Peranging-angin dari Proyek yang Diatur Kakaknya

Nasional
Tanggal Pemilu Ditetapkan, Demokrat Fokus Persiapan Menuju 2024

Tanggal Pemilu Ditetapkan, Demokrat Fokus Persiapan Menuju 2024

Nasional
Menko Perekonomian: Sampai Sekarang Dana PEN Tak Ada untuk IKN

Menko Perekonomian: Sampai Sekarang Dana PEN Tak Ada untuk IKN

Nasional
Cara Akses 'Telemedicine' dan Paket Obat Gratis Pasien Omicron yang Jalani Isolasi Mandiri

Cara Akses "Telemedicine" dan Paket Obat Gratis Pasien Omicron yang Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Profil Pusat Psikologi TNI, Organisasi Baru Milik Mabes TNI

Profil Pusat Psikologi TNI, Organisasi Baru Milik Mabes TNI

Nasional
Profil Pusat Pengadaan TNI, Sebuah Organisasi Baru di Mabes TNI

Profil Pusat Pengadaan TNI, Sebuah Organisasi Baru di Mabes TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.