Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/12/2021, 21:23 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo Wahyu Utomo menjelaskan, indeks kualitas kebijakan (IKK) merupakan salah satu komponen atau indeks pengukuran capaian Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024.

“IKK merupakan instrumen penilaian kualitas kebijakan berbasis teknologi informasi yang dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pada instansi pemerintah,” tuturnya, dikutip dari keterangan pers resminya, Kamis (2/11/2021).

Hal tersebut disampaikan Tri Widodo dalam Seminar IKK bertema “Sharing Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik” di Grand Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Disampaikan Tri Widodo, data yang dirilis Worldwide Governance Indicators menunjukkan bahwa peringkat kualitas kebijakan Indonesia dalam dasawarsa akhir ini masih berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“Oleh karena itu, IKK merupakan manifestasi komitmen kolektif kita untuk membangun kebijakan yang berkualitas berbasis bukti,” katanya.

Tri Widodo menilai, IKK tidak hanya meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintah, tetapi juga mampu membangun knowledge sharing dan mendorong terbangunnya knowledge policy dalam peningkatan kualitas kebijakan.

Baca juga: Soal 8 Kegiatan Prioritas Nasional, Kepala LAN: Apresiasi untuk Semua Stakeholder

Sementara itu, dilaporkan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Analis Kebijakan Elly Fatimah, kegiatan seminar IKK merupakan rangkaian terakhir kegiatan penilaian IKK yang diselenggarakan LAN dan Tanoto Foundation.

Ia berharap, melalui seminar IKK, instansi pemerintah dapat saling berbagai pengalaman dalam praktik penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Elly Fatimah melaporkan, sejak IKK diluncurkan pada 18 Oktober 2021 hingga sekarang, sudah terdapat 236 instansi yang berpartisipasi dalam pengukuran IKK, yaitu 23 kementerian, 38 lembaga, dan 175 pemerintah daerah (pemda).

Sementara itu, sejumlah 128 instansi di antaranya telah menyelesaikan pengisiannya dengan sejumlah 478 kebijakan.

Dalam seminar IKK, terdapat sepuluh instansi yang memaparkan hasil kebijakannya.

Pada kategori kebijakan inovatif, terdapat Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya.

Pada kategori kebijakan berbasis bukti, terdapat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).

Baca juga: Ekspose Hasil Kajian dan Inovasi LAN 2021 Hasilkan 25 Judul Karya

Adapun pada kategori kebijakan inklusif, terdapat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan LAN.

Pada kategori kebijakan responsif, terdapat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Halaman:


Terkini Lainnya

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com