Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

KOMPAS.com – Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo Wahyu Utomo menjelaskan, indeks kualitas kebijakan (IKK) merupakan salah satu komponen atau indeks pengukuran capaian Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024.

“IKK merupakan instrumen penilaian kualitas kebijakan berbasis teknologi informasi yang dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pada instansi pemerintah,” tuturnya, dikutip dari keterangan pers resminya, Kamis (2/11/2021).

Hal tersebut disampaikan Tri Widodo dalam Seminar IKK bertema “Sharing Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik” di Grand Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Disampaikan Tri Widodo, data yang dirilis Worldwide Governance Indicators menunjukkan bahwa peringkat kualitas kebijakan Indonesia dalam dasawarsa akhir ini masih berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“Oleh karena itu, IKK merupakan manifestasi komitmen kolektif kita untuk membangun kebijakan yang berkualitas berbasis bukti,” katanya.

Tri Widodo menilai, IKK tidak hanya meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintah, tetapi juga mampu membangun knowledge sharing dan mendorong terbangunnya knowledge policy dalam peningkatan kualitas kebijakan.

Sementara itu, dilaporkan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Analis Kebijakan Elly Fatimah, kegiatan seminar IKK merupakan rangkaian terakhir kegiatan penilaian IKK yang diselenggarakan LAN dan Tanoto Foundation.

Ia berharap, melalui seminar IKK, instansi pemerintah dapat saling berbagai pengalaman dalam praktik penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Elly Fatimah melaporkan, sejak IKK diluncurkan pada 18 Oktober 2021 hingga sekarang, sudah terdapat 236 instansi yang berpartisipasi dalam pengukuran IKK, yaitu 23 kementerian, 38 lembaga, dan 175 pemerintah daerah (pemda).

Sementara itu, sejumlah 128 instansi di antaranya telah menyelesaikan pengisiannya dengan sejumlah 478 kebijakan.

Dalam seminar IKK, terdapat sepuluh instansi yang memaparkan hasil kebijakannya.

Pada kategori kebijakan inovatif, terdapat Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya.

Pada kategori kebijakan berbasis bukti, terdapat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).

Adapun pada kategori kebijakan inklusif, terdapat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan LAN.

Pada kategori kebijakan responsif, terdapat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pada kesempatan sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Erwan Agus Purwanto menjelaskan, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan berkualitas.

Erwan mengatakan, selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, pemerintah telah berupaya mewujudkan tujuan tersebut dengan mendorong reformasi birokrasi.

“Setidaknya terdapat dua sasaran dalam reformasi regulasi ini. Pertama adalah terciptanya regulasi yang sederhana dan humanis dan yang kedua adalah terciptanya regulasi yang efektif untuk memecahkan permasalahan pembangunan nasional,” paparnya.

Sementara itu, Head of Teladan Civil Service Leadership Development Tanoto Foundation Aryani Savitri menuturkan, kebijakan publik di Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan, salah satunya kebijakan yang tumpang tindih.

Banyaknya kebijakan yang tumpang tindih tersebut, kata dia, menciptakan ketidakpastian hukum dan membuat birokrasi menjadi panjang serta berbelit-belit.

Untuk itu, Tanoto Foundation bekerja sama dengan LAN untuk mengembangkan Sistem Informasi Indeks Kualitas Kebijakan (SIKK).

Aryani Savitri mengatakan, pihaknya berharap seminar SIKK mampu menjadi sistem informasi yang dapat dipercaya dan mudah digunakan bagi para aparatur sipil negara (ASN).