Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Pada kesempatan sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Erwan Agus Purwanto menjelaskan, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan berkualitas.

Erwan mengatakan, selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, pemerintah telah berupaya mewujudkan tujuan tersebut dengan mendorong reformasi birokrasi.

“Setidaknya terdapat dua sasaran dalam reformasi regulasi ini. Pertama adalah terciptanya regulasi yang sederhana dan humanis dan yang kedua adalah terciptanya regulasi yang efektif untuk memecahkan permasalahan pembangunan nasional,” paparnya.

Baca juga: Berkat Labinov di 4 Wilayah 3T, LAN Berhasil Lahirkan 261 Inovasi Baru

Sementara itu, Head of Teladan Civil Service Leadership Development Tanoto Foundation Aryani Savitri menuturkan, kebijakan publik di Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan, salah satunya kebijakan yang tumpang tindih.

Banyaknya kebijakan yang tumpang tindih tersebut, kata dia, menciptakan ketidakpastian hukum dan membuat birokrasi menjadi panjang serta berbelit-belit.

Untuk itu, Tanoto Foundation bekerja sama dengan LAN untuk mengembangkan Sistem Informasi Indeks Kualitas Kebijakan (SIKK).

Aryani Savitri mengatakan, pihaknya berharap seminar SIKK mampu menjadi sistem informasi yang dapat dipercaya dan mudah digunakan bagi para aparatur sipil negara (ASN).