Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Kompas.com - 02/12/2021, 18:03 WIB
Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (12/11/2021) malam. KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYAKetua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (12/11/2021) malam.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Komisi II DPR baru akan menggelar rapat dengan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 pada awal 2022 mendatang setelah masa reses DPR agar lebih matang.

"Kami di Komisi II, tadi kami baru rapat dan merencanakan nanti akan menggelar raker Komisi II dan Mendagri dengan seluruh penyelenggara pemilu itu nanti di masa sidang setelah reses," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/12/2021).

Doli mengatakan, Komisi II DPR pun tidak menerima permintaan KPU agar tahapan dan jadwal Pemilu 2024 dapat dibahas sebelum 7 Desember 2021 pekan depan.

Baca juga: KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

Politkus Partai Golkar itu menegaskan, DPR merupakan lembaga yang telah memiliki rencana dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain. Dalam hal ini soal permintaan KPU agar pembahasan jadwal pemilu dilakukan sebelum 7 Desember.

"Jadi tolong hormati DPR, jadi enggak bisa didikte 'tolong harus tanggal 7', jadi DPR ini adalah lembaga negara yang punya agenda sendiri yang punya perencanaan sendiri," kata dia.

Doli melanjutkan, Komisi II DPR juga belum mengetahui apakah KPU dan pemerintah telah melaksanakan konsolidasi sebagaimana keputusan rapat kerja terakhir.

Baca juga: Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Ia menuturkan, saat itu pemerintah diminta berkomunikasi dengan penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP serta berkomunikasi dengan pimpinan partai politik.

Sementara, KPU diminta berkonsolidasi dengan sesama penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan DKPP.

"Sampai sekarang kan kami belum mendapatkan informasi dari hasil konsolidasi itu. Jadi kami juga agak kaget kok kemudian ujug-ujug KPU tanpa informasi ke kami apakah sudah melakukan konsolidasi apa enggak, ngajukan surat dan minta supaya tanggal 7," ujar Doli.

Sebelumnya, KPU meminta DPR untuk membahas aturan mengenai tahapan dan jadwal Pemilu 2024 sebelum 7 Desember.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Nasional
Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Nasional
UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.