Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Kompas.com - 01/12/2021, 08:10 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta saran dan masukan tentang penetapan kebijakan libur Natal dan tahun baru (Nataru) kepada Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI).

Kebijakan libur Nataru yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia untuk mencegah penyebaran masif Covid-19.

"Karena Natal ini istimewa untuk umat Kristiani, jauh-jauh hari saya ingin meminta masukan agar ibadah Natal yang setahun sekali tetap berjalan khidmat dan berkualitas tanpa mengurangi maknanya, tapi juga tetap menjaga agar jangan sampai libur Nataru jadi pemicu munculnya gelombang ketiga Covid-19,” ujar Muhadjir saat audiensi dengan Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom dan jajarannya, dikutip dari siaran pers, Rabu (1/12/2021).

Muhadjir mengatakan, pihaknya meminta masukan katena pemerintah masih akan terus mengkaji kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perkembangan situasi pandemi Covid-19.

Baca juga: Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Menurut dia, meskipun Covid-19 di Tanah Air masih terkendali, namun beberapa negara terutama di Eropa kini sudah mulai dihantam gelombang ketiga hingga kelima Covid-19.

Hal tersebut menyebabkan angka kasus positif hingga kematiannya meningkat secara signifikan.

Ditambah lagi, munculnya varian baru Covid-19 yakni varian Omicron dari Afrika Selatan yang menambah lonjakan kasus seperti yang terjadi di Belanda, Jerman, dan Inggris.

“Walaupun kita belum tahu bagaimana varian baru ini, semuanya masih spekulasi. Tapi karena ketidaktahuan itu justru kita harus tetap waspada, apalagi itu sudah masuk ke negara Asia, yaitu Jepang dan Hong Kong,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi masa melawan pandemi Covid-19.

Dia pun mengimbau gereja-gereja turut serta mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga Covid-19 saat Nataru.

Baca juga: ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

“Saya harap tahun ini tidak ada gereja yang memasang tenda untuk ibadah di Jumat malam (24 Desember). Kalau bisa di rumah saja,” kata dia.

Pasalnya, diperkirakan bahwa pada 24 Desember malam akan menjadi sangat krusial.

Dengan demikian, PGI pun telah mengirimkan surat imbauan kepada setiap gereja dan meminta supaya lebih banyak aktivitas agar diarahkan secara virtual.

“Kalau ada aktivitas ibadah Jumat malam untuk menyambut Natal pun agar dibuat sejak sore sehingga bisa dibagi beberapa sesi. Kita imbau gereja-gereja untuk bisa mengantisipasi ini,” ucap dia.

Adapun untuk aktivitas ibadah Natal yang akan dilakukan di gereja, akan menyesuaikan dengan ketentuan PPKM level 3.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com