Kompas.com - 26/11/2021, 06:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman ingin memaksimalkan peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) guna mengantisipasi gerakan radikalisme.

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu bahkan secara gamblang ingin mengembalikan fungsi Babinsa seperti era Orde Baru.

Dalam upaya memaksimalkan peran tersebut, Dudung menginginkan supaya Babinsa dapat menyerap segala informasi yang menyangkut perkembangan kelompok ekstrem kanan dan kiri yang dalam tindakannya menjurus radikal.

"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu," ujar Dudung, dikutip dari Kompas.id, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: KSAD Dudung: Seperti Zaman Pak Soeharto Dulu, Babinsa Harus Tahu Informasi, Jarum Jatuh Pun Tahu

Dudung mengatakan, apabila prajurit TNI AD mendapatkan informasi mengenai pergerakan dari kelompok tersebut, sebaiknya segera berkoordinasi dengan kepolisian.

Hal itu dilakukan agar bisa melakukan tindakan yang tegas.

"Jadi kalau ada organisasi yang coba menganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir tetapi lakukan," kata Dudung.

Lahir di era Soekarno

Babinsa lahir sekitar 1963, tepat pada saat rezim Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno masih bercokol.

Saat itu, belum disebut Babisan seperti sekarang ini, hanya disebut Bintara Pembina.

Kelahiran Babinsa sendiri tak lepas karena faktor politik yang tengah berkecamuk saat itu.

Salah satu fungsi Babinsa kala itu adalah untuk membendung penyebaran paham komunisme merangsek ke pedesaan.

Baca juga: Duduk Perkara Anggota Babinsa Aniaya Warga di Kramatjati

Bahkan, Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara gamblang mengintruksikan supaya Babinsa menjadi mata dan telinga angkatan darat guna menangkal penyebaran paham komunis.

Alat politik Soeharto

Dikutip dari Tirto.id yang berjudul Babinsa: Berdiri Di Zaman Sukarno, Dimaksimalkan di Zaman Soehartodalam sejarah politik Indonesia, Babinsa menjadi salah satu alat politik yang sangat penting, termasuk dalam pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru, tepatnya di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Wimanjaya K Liotohe yang dikenal sebagai salah satu musuh rezim ini, dalam karyanya Prima Dosa Golkar: Memang Golkar Layak Bubar (2001:11) menyebutkan: "Menteri-Menteri sampai kepada Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, RT/RW dan Babinsa semuanya adalah Golkar yang wajib memfasilitasi kegiatan Golkar."

Cerita Babinsa membantu Golkar sudah biasa terdengar, misalnya, di Kalimantan Timur, pada 1997, pernah ada cerita seorang Babinsa gugur ketika mengantar logistik untuk kampanye partai Golkar.

Baca juga: KSAD Dudung: Jangan Anggap KKB sebagai Musuh

Sementara itu, seorang jenderal yang pamannya pernah jadi Wakil Presiden Republik Indonesia era Orde Baru menyebutkan Babinsa main politik di tingkat dalam pemilu-pemilu yang selalu memenangkan Golkar saja.

"Selama Orde Baru, Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa telah terlibat dalam politik praktis untuk menggalang kekuatan-kekuatan dalam pemilu, pencalonan bupati, camat atau kepala desa," kata almarhum Letnan Jenderal Agus Wirahadikusumah (1951-2001) seperti dikutip Salim Said (2002:189) dalam Kompas dan Media Indonesia (14/12/1999).

Peran krusial

Babinsa bisa dibilang menjadi satuan teritorial terdepan TNI AD. Anggapan ini tak lepas karena perannya yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Secara struktural dan perkembangannya, Babinsa ada di bawah Komando Rayon Militer (Koramil) dan menjadi bagian dari Komando Distrik Militer (Kodim).

Baca juga: Cerita Babinsa TNI Terjang Banjir Hampir Semeter di Riau, demi Antar Bantuan Sembako

Dikutip dari militer.id, berdasarkan Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 yang sudah ditetapkan sejak 8 April 2008, seorang Babinsa memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh pembinaan teritorial sesuai dengan petunjuk yang diberikan atasan, Rayon Militer.

Adapun dilihat secara pokok, tugas para bintara akan meliputi pengumpulan serta pemeliharaan beberapa data yang berhubungan dengan aspek geografi, demografi sampai sosial dan potensi nasional di daerah kerjanya.

Hal ini juga meliputi cukup banyak sekali aspek, di antaranya aspek sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sarana-prasaran serta infrastrukutur di wilayah binaannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Nasional
Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Nasional
Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Nasional
BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

Nasional
Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Nasional
Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Nasional
BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.