JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman ingin memaksimalkan peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) guna mengantisipasi gerakan radikalisme.
Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu bahkan secara gamblang ingin mengembalikan fungsi Babinsa seperti era Orde Baru.
Dalam upaya memaksimalkan peran tersebut, Dudung menginginkan supaya Babinsa dapat menyerap segala informasi yang menyangkut perkembangan kelompok ekstrem kanan dan kiri yang dalam tindakannya menjurus radikal.
"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu," ujar Dudung, dikutip dari Kompas.id, Jumat (19/11/2021).
Baca juga: KSAD Dudung: Seperti Zaman Pak Soeharto Dulu, Babinsa Harus Tahu Informasi, Jarum Jatuh Pun Tahu
Dudung mengatakan, apabila prajurit TNI AD mendapatkan informasi mengenai pergerakan dari kelompok tersebut, sebaiknya segera berkoordinasi dengan kepolisian.
Hal itu dilakukan agar bisa melakukan tindakan yang tegas.
"Jadi kalau ada organisasi yang coba menganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir tetapi lakukan," kata Dudung.
Lahir di era Soekarno
Babinsa lahir sekitar 1963, tepat pada saat rezim Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno masih bercokol.
Saat itu, belum disebut Babisan seperti sekarang ini, hanya disebut Bintara Pembina.
Kelahiran Babinsa sendiri tak lepas karena faktor politik yang tengah berkecamuk saat itu.
Salah satu fungsi Babinsa kala itu adalah untuk membendung penyebaran paham komunisme merangsek ke pedesaan.
Baca juga: Duduk Perkara Anggota Babinsa Aniaya Warga di Kramatjati
Bahkan, Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara gamblang mengintruksikan supaya Babinsa menjadi mata dan telinga angkatan darat guna menangkal penyebaran paham komunis.
Alat politik Soeharto
Dikutip dari Tirto.id yang berjudul Babinsa: Berdiri Di Zaman Sukarno, Dimaksimalkan di Zaman Soeharto, dalam sejarah politik Indonesia, Babinsa menjadi salah satu alat politik yang sangat penting, termasuk dalam pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru, tepatnya di bawah pimpinan Presiden Soeharto.