Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD Dudung: Seperti Zaman Pak Soeharto Dulu, Babinsa Harus Tahu Informasi, Jarum Jatuh Pun Tahu

Kompas.com - 22/11/2021, 08:38 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta seluruh prajurit peka terhadap informasi yang menyangkut perkembangan kelompok ekstrem kanan dan kiri yang menjurus melakukan tindakan radikalisme.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.id yang berjudul "KSAD Jenderal TNI Dudung: Saya Tidak Mau Dibawa-bawa ke Politik", Dudung mengatakan bahwa langkah antisipasi juga berlaku bagi prajurit TNI AD di level akar rumput seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa).

"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu," ujar Dudung, dikutip dari Kompas.id, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Dudung Abdurachman Minta Prajurut TNI AD Netral Jelang Tahun Politik

Dudung mengatakan, apabila prajurit TNI AD mendapatkan informasi mengenai pergerakan dari kelompok tersebut, sebaiknya segera berkoordinasi dengan kepolisian.

Hal itu dilakukan agar bisa melakukan tindakan yang tegas. Ia mengatakan, upaya ini merupakan bagian dari Tujuh Perintah KSAD.

"Jadi kalau ada organisasi yang coba menganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir tetapi lakukan," kata mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut.

Dudung juga berkomitmen akan meningkatkan kualitas prajurit TNI AD, mulai dari segi teknik dan taktik termasuk upaya memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta peningkatan cara berpikir.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AD dalam menghadapi tantangan ke depan.

Baca juga: Bantah Jadi KSAD karena Anak Emas Jokowi dan Megawati, Jenderal Dudung: Saya Tidak Akan Mau Kalau Dibawa ke Politik

Dudung juga menginginkan agar prajurit TNI AD hadir di tengah masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"Saya ingin seluruh prajurit hadir di tengah-tengah mereka yang kesulitan. Apa pun itu risikonya, memang kita sudah dikontrak oleh negara," ucap Dudung.

Adapun Dudung dilantik Presiden Joko Widodo menjadi KSAD di Istana Negara, Rabu (17/11/2021) menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang kini menjabat panglima TNI.

Pelantikan Dudung sebagai KSAD dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107 TNI Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com