Sejarah Babinsa, Lahir di Era Soekarno, Jadi Alat Politik Soeharto

Wimanjaya K Liotohe yang dikenal sebagai salah satu musuh rezim ini, dalam karyanya Prima Dosa Golkar: Memang Golkar Layak Bubar (2001:11) menyebutkan: "Menteri-Menteri sampai kepada Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, RT/RW dan Babinsa semuanya adalah Golkar yang wajib memfasilitasi kegiatan Golkar."

Cerita Babinsa membantu Golkar sudah biasa terdengar, misalnya, di Kalimantan Timur, pada 1997, pernah ada cerita seorang Babinsa gugur ketika mengantar logistik untuk kampanye partai Golkar.

Baca juga: KSAD Dudung: Jangan Anggap KKB sebagai Musuh

Sementara itu, seorang jenderal yang pamannya pernah jadi Wakil Presiden Republik Indonesia era Orde Baru menyebutkan Babinsa main politik di tingkat dalam pemilu-pemilu yang selalu memenangkan Golkar saja.

"Selama Orde Baru, Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa telah terlibat dalam politik praktis untuk menggalang kekuatan-kekuatan dalam pemilu, pencalonan bupati, camat atau kepala desa," kata almarhum Letnan Jenderal Agus Wirahadikusumah (1951-2001) seperti dikutip Salim Said (2002:189) dalam Kompas dan Media Indonesia (14/12/1999).

Peran krusial

Babinsa bisa dibilang menjadi satuan teritorial terdepan TNI AD. Anggapan ini tak lepas karena perannya yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Secara struktural dan perkembangannya, Babinsa ada di bawah Komando Rayon Militer (Koramil) dan menjadi bagian dari Komando Distrik Militer (Kodim).

Baca juga: Cerita Babinsa TNI Terjang Banjir Hampir Semeter di Riau, demi Antar Bantuan Sembako

Dikutip dari militer.id, berdasarkan Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 yang sudah ditetapkan sejak 8 April 2008, seorang Babinsa memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh pembinaan teritorial sesuai dengan petunjuk yang diberikan atasan, Rayon Militer.

Adapun dilihat secara pokok, tugas para bintara akan meliputi pengumpulan serta pemeliharaan beberapa data yang berhubungan dengan aspek geografi, demografi sampai sosial dan potensi nasional di daerah kerjanya.

Hal ini juga meliputi cukup banyak sekali aspek, di antaranya aspek sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sarana-prasaran serta infrastrukutur di wilayah binaannya.