Menkominfo Ajak Pelaku Industri Manfaatkan Presidensi G20 Indonesia untuk Perjuangkan Kepentingan Digitalisasi Nasional

KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengajak seluruh pelaku industri untuk memberikan masukan terkait isu digital agar bisa diperjuangkan selama Presidensi Group of Twenty (G20) melalui Digital Economy Working Group (DEWG).

Seperti diketahui, Indonesia telah menerima estafet Presidensi G20 dari Italia pada Minggu (31/10/2021). Kekuasaan ini akan berlangsung mulai dari 1 Desember 2021 hingga awal November 2022.

Johnny mengatakan, pemerintah akan menggelar DEWG sebanyak lima kali dan Ministerial Meeting. Presidensi G20 Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai forum untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Karena itu, pemerintah dan pelaku industri diharapkan bisa menyiapkan bahan dan masukan.

“Para regulator, mulai dari tingkat upstream sampai hilir, termasuk asosiasi-asosiasi di dalamnya, pun diharapkan dapat memberikan saran sehingga kami punya substansi yang akan dibahas bersama di dalam DEWG,” katanya dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Jadi Presidensi G20, Indonesia Yakin Bisa Tentukan Arah Perkembangan Ekonomi Dunia

Ia melanjutkan, ada dua substansi yang menjadi fokus Indonesia. Pertama, kontinuitas Forum G20 dari versi sebelumnya, termasuk G20 Italia, mengenai transisi energi dan implikasi ekonomi hijau. Kedua, berkaitan dengan transisi menuju ekonomi digital.

Terkait isu digital, pemerintah telah menyampaikan pandangan terkait digitalisasi, seperti konektivitas digital, literasi digital, dan arus data lintas batas negara, pada beberapa pertemuan G20 sebelumnya.

“Tiga hal krusial itu akan menjadi isu penting nasional. Ekonomi digital menjadi penting, tidak hanya karena Indonesia sebagai pemimpin DEWG, tapi DEWG hadir bertepatan dengan akselerasi agenda transformasi digital,” jelas Johnny.

Ia pun mengungkapkan, dalam setiap pertemuan, Presiden Joko Widodo selalu memberi penekanan pada isu transisi digital. Pembahasan isu ini akan dibicarakan melalui Sherpa Track, Finance Track, dan Working Group, termasuk DEWG.

Baca juga: Menkominfo: IGDX 2021 Bantu Perkembangan Industri Game Lokal

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pengoptimalan infrastruktur demi kelancaran transaksi digital.

“Mulai dari hulu, seperti menyiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merata di seluruh Indonesia, hingga hilir berupa pusat data, regulasi, sumber daya, dan talenta digital,” terang Johnny.

Kominfo berharap, mitra kementerian tersebut bisa memberikan masukan sesuai dengan arahan Presiden dan kepentingan nasional.

“Masukan itu tentu yang berkaitan dengan transformasi atau transisi digital dari Kominfo yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden,” ujar Johnny.

Sejauh ini, Kominfo telah bertemu dengan beberapa pelaku industri di tingkat hulu, khususnya yang berhubungan dengan telekomunikasi. Bahkan, sudah membahas mengenai penyelenggaraan Forum G20.

Baca juga: Kemenkominfo Ajak Lintas Sektor Sosialisasikan Digitalisasi Penyiaran dan ASO

Dalam Presidensi G20, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Bangkit Perkasa”.

“Upaya recovery economy juga sangat dipengaruhi dengan komoditi supercycle. Jadi, ada banyak sekali pengaruhnya. Namun, kami punya tiga agenda besar yang akan menjadi titik tekanan, yakni post recovery and connectivity, digital literasi, dan cross-border data flow,” tutur Johnny. 

Sebagai informasi Presidensi G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia.

Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris Raya, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.