Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA Dorong Partisipasi Perempuan dalam Politik di Perdesaan

Kompas.com - 19/11/2021, 12:35 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menekankan pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik di perdesaan.

Hal ini disampaikan Bintang dalam acara Pengukuhan Kepemimpinan Perempuan Penggerak Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Menurut Bintang, berbagai intervensi perlu dilakukan demi mencapai kesetaraan gender, salah satunya yakni melibatkan perempuan dalam politik.

“Dengan meningkatnya partisipasi, diharapkan perempuan dapat lebih berperan aktif untuk mengambil keputusan dan menciptakan program-program yang berperspektif pada perempuan,” ujar Bintang, dikutip dari siaran pers, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Dorong Perempuan Aktif Promosikan Toleransi Keberagaman dan Perdamaian

Bintang mengatakan, kebijakan yang berperspektif perempuan akan mempermudah untuk menjemput berbagai kesempatan yang selama ini sulit diakses.

Salah satu upaya melibatkan perempuan desa dalam politik dilakukan melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang dibentuk atas kerja sama Kementerian PPPA dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

DRPPA tersebut diharapkan dapat mendukung terbentuknya pembangunan di tingkat akar rumput yang inklusif, termasuk mendukung target-target pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

“Adanya keterwakilan terutama dari perempuan yang merupakan advokat terbaik bagi dirinya dan memiliki sensitivitas luar biasa dapat mendukung pembangunan perempuan dan anak,” kata dia.

Baca juga: Menteri PPPA Ajak Ulama Bangun Komitmen Cegah Sunat Perempuan

Menurut Bintang, pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan kepentingan terbaik anak merupakan keharusan dan bukan pilihan.

Dengan demikian, para perempuan perdesaaan diharapkan menjadi lebih percaya diri untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin serta lebih terampil dalam berpolitik untuk menyuarakan hak-hak perempuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com