Menteri PPPA Ajak Ulama Bangun Komitmen Cegah Sunat Perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengajak ulama dan pesantren membangun komitmen pencegahan female genital mutilation/cutting (FGM/C) atau pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) terhadap perempuan.

Bintang mengatakan praktik P2GP atau sunat perempuan merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender meski menjadi kebudayaan masyarakat.

“Praktik FGM/C atau P2GP merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang kerap dilakukan karena telah menjadi ajaran atau budaya turun-temurun di masyarakat," ujar Bintang di acara Musyawarah Ulama Pesantren Ke-II: Membangun Komitmen Ulama Dalam Pencegahan FGM/C atau P2GP, Kamis (17/11/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Pemerintah Daerah Diminta Cegah dan Lindungi Masyarakat dari Sunat Perempuan

Bintang mengatakan, praktik FGM/C atau P2GP yang berkembang hingga saat ini sedianya bukan merupakan tindakan kedokteran.

Pasalnya, pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan.

"Ulama memiliki peranan penting untuk turut menuntaskan berbagai tantangan dalam permasalahan praktik FGM/C, sekaligus memperbaiki pandangan-pandangan yang masih keliru di masyarakat," ujar Bintang.

Oleh karena itu Bintang berharap agar musyawarah ulama kedua dapat menghasilkan rekomendasi lebih kuat membangun komitmen ulama dalam pencegahan FGM/C atau P2GP.

Sementara itu, tokoh nasional sekaligus istri Presiden RI ke-4 Sinta Nuriyah Wahid menegaskan, pelaksanaan FGM/C atau P2GP tidak memberikan efek positif bagi perempuan.

Menurut dia, perempuan justru merasakan efek buruk hingga sangat buruk akibat tindakan tersebut.

“Dengan demikian, tidak dibolehkannya mengkhitan perempuan bisa berangkat dari dalil saddu al-dzari’ah, yaitu menutup peluang bagi timbulnya sebuah kemudaratan," kata Sinta.

"Dalam Islam, melukai tubuh itu kemudaratan sehingga tidak diperbolehkan. Ia dibolehkan bahkan diwajibkan kalau di dalamnya mengandung kemaslahatan. Itu sebabnya, khitan bagi laki-laki bukan hanya dibolehkan melainkan diwajibkan karena di dalam khitan laki-laki terdapat kemaslahatan yang nyata (mashlahah muhaqaqah)," terang dia.

Baca juga: Pemerhati Isu Perempuan: Sunat Perempuan Hanya Tradisi Masyarakat

Sementara itu, ujar Sinta, kemaslahatan dalam khitan perempuan bersifat mazhnunah atau kerusakan yang diduga bisa terjadi bahkan marhumah atau diduga kuat.

Dengan demikian, maka khitan atau sunat perempuan itu pun bisa ditinggalkan.

Menurut dia, apabila khitan perempuan belum dapat dilakukan dengan teknis yang baik, higienis dan tidak menyakitkan, maka hal tersebut harus ditinggalkan dan tidak dilakukan.