Pro Kontra Menteri Jokowi Nyapres di 2024

NAMA-nama yang bakal meramaikan bursa calon presiden (Capres) 2024 bisa dikelompokkan berdasarkan tiga kategori. Pertama, Capres kepala daerah. Kedua, Capres ketua umum partai. Ketiga, Capres yang berasal dari pusat kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif.

Di kelompok pertama, Capres kepala daerah, ada tiga nama yang selalu muncul dalam survei. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Baca juga: Jokowi Tak Bisa Maju Capres Lagi, Lanskap Politik PDI-P Dinilai Berubah

Selanjutnya, di kelompok kedua, Capres ketua umum partai, juga ada tiga nama yang langganan masuk dalam survei. Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Yang paling seru adalah membicarakan kelompok ketiga, Capres yang berasal dari pusat pemerintahan. Di antara mereka, ada nama-nama menteri Jokowi.

Bagaimana peluang para pejabat ini?

Mereka punya kans untuk maju. Ada panggung yang bisa mereka gunakan untuk menunjukkan kinerja sekaligus mempromosikan kiprah mereka.

Meski begitu, ada etika yang tetap harus dijaga. Sekali terpeleset, catatan buruk itu akan selalu dikenang.

Baca juga: Saat Golkar Lirik Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024...

Jokowi memberi kebebasan pada para menterinya untuk ikut bertarung di 2024. Kita mulai dari pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyitir pernyataan Presiden Jokowi,

“Tidak ada masalah. Artinya begini, Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas,” ujar Muzani di Gedung DPR kepada sejumlah Wartawan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Ada pro dan kontra terkait pendapat tersebut.

Yang pro berpendapat, kebebasan yang diberikan jauh-jauh hari kepada para menteri untuk berkontestasi akan berdampak positif. Mereka pasti akan menjaga diri untuk tidak terpeleset dan meningkatkan kinerjanya agar mendapat citra positif di masyarakat.

Sementara, yang kontra berpendapat, menteri yang punya niat nyapres pasti tidak bisa berkonsentrasi penuh pada tugas-tugasnya membantu presiden. Terlebih, saat ini ada tugas berat yang harus diselesaikan yaitu mengatasi pagebluk Covid-19.

Anda setuju pendapat yang mana?

Menteri yang layak nyapres versi survei

Sejumlah survei telah mendapatkan nama-nama menteri yang layak maju sebagai Capres di Pilpres 2024 nanti. 

Survei Litbang Kompas yang digelar pada Oktober 2021 lalu menempatkan empat nama menteri.

Di tempat teratas ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, disusul Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Koordinator Politik, hukum, dan keamanan Mahfud MD.

Ada juga survei yang dilakukan Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC). Survei ini mendapatkan enam nama menteri yang dianggap layak maju Pilpres 2024.

Berdasarkan perolehan suara terbanyak, mereka adalah Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto (Menteri Koordiantor bidang Perekonomian), Tri Rismaharini, Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dan Erick Thohir (Menteri BUMN).

Munculnya nama Sri Mulyani dan Erick Thohir tergolong baru. Sebelumnya, nama mereka tidak terdengar di suvei-survei.

Baca juga: Kala Erick Thohir Bantah Fotonya Mejeng di ATM Bank BUMN demi Capres 2024

Tidak semua menteri ingin maju Pilpres. Risma terang-terangan menyatakan ketidakinginannya. 

"Enggak, aku enggak kepikiran (buat jadi presiden). Aku enggak punya duit dan aku enggak kepingin,” kata Risma saat ditemui wartawan di kompleks gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021) lalu.

Selain para menteri, nama lain yang berasal dari pusat kekuasaan adalah Ketua DPR Puan Maharani. Kalau Puan sudah pasti pengin jadi presiden. Baliho Kepak Sayap Kebhinekaan bertebaran di jalan-jalan di seluruh penjuru tanah air. 

Sangat kecil kemungkinan ada sosok-sosok Capres yang muncul di luar tiga kelompok itu. Untuk Cawapres, bisa jadi ada nama dari luar tiga kelompok itu.

Posisi Cawapres sangat cair. Ia harus menjadi penyeimbang dari sisi kemampuan termasuk juga soal kekuatan politik ekstra-parlemen.

Kembali ke pro kontra di atas, tidakkah hasrat nyapres di 2024 akan mengganggu kinerja mereka?

Biarlah pro dan kontra itu ada. Ini adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Tugas kita adalah terus mengawal kinerja mereka. 

Saya Aiman Witjaksono.
Salam!