Kompas.com - 13/11/2021, 12:25 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang diselenggarakan secara live di KompasTV dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Jumat (12/11/2021). Dok. Humas Kementerian Desa PDTTMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang diselenggarakan secara live di KompasTV dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Jumat (12/11/2021).

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar memastikan bahwa penanggulangan stunting di desa menjadi salah satu program prioritas pembangunan desa.

Untuk diketahui, stunting masih menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan, hingga 2019 kasus stunting di Indonesia mencapai 27,67 persen.

Meski terhitung turun dari tahun sebelumnya, jumlah kasus stunting tersebut masih melebihi batas minimum yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Oleh karena itu, upaya penanggulangan stunting masih terus dilakukan, terutama di level desa.

Menteri Desa  yang akrab disapa Gus Halim mengatakan, dalam dua tahun terakhir anggaran dana desa untuk penanggulangan stunting mencapai setidaknya Rp 11,3 triliun.

Baca juga: Beri Contoh Hidup Jujur dan Sederhana, Bupati Blora Lantik Pejabat di Desa Adat Samin

Hal itu ia sampaikan dalam acara Sapa Indonesia bertema "Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Indonesia Bebas Stunting" yang diselenggarakan secara live di KompasTV dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Jumat (12/11/2021).

"Total anggaran ini dipastikan bertambah karena tahun ini juga banyak anggaran yang kita kucurkan untuk meminimalkan angka stunting di desa-desa di Indonesia,” ujarnya tersebut dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (12/11/2021).

Lebih lanjut, Gus Halim menjelaskan, anggaran penanggulangan stunting tersebut digunakan untuk pembelian makanan tambahan anak, obat dan vitamin untuk pondok bersalin desa, serta rehabilitasi dan operasional pada layanan posyandu, pos kesehatan desa, dan bidan desa.

Tidak hanya itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk meningkatkan ketersediaan sanitasi dan air bersih. Hal itu dilakukan sebagai upaya peningkatan gizi dan layanan kesehatan.

Baca juga: Gelar Webinar Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, Sekjen Kementerian Desa PDTT Paparkan Harapan Ini

Pada kesempatan tersebut, Gus Halim juga mengatakan bahwa penanggulangan stunting di desa merupakan salah satu tujuan utama Sustainable Development Goals (SGDs) Desa sebagai arah kebijakan pembangunan desa.

Penanggulangan stunting ini, kata Gus Halim, merupakan bagian dari tujuan SGDs Desa yang kesatu, kedua, dan kelima.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.