Ketua Komisi II: Tak Sesederhana Itu Dorong KPU Putuskan Tanggal Pemilu

Kompas.com - 13/11/2021, 07:44 WIB
Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (12/11/2021) malam. KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYAKetua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (12/11/2021) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai, penentuan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 tidak bisa dilakukan terburu-buru.

Menurut dia, hal ini dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang memerlukan konsolidasi tak hanya dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan seluruh stakeholders terkait.

"Jadi enggak sesederhana itu kita dorong KPU. Apalagi Komisioner KPU ini kan nanti juga akan berakhir jabatannya. Jadi saya lihat bahwa memang masih butuh waktu," kata Doli saat ditemui usai pelantikan pengurus PPK Kosgoro 1957 di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (12/11/2021) malam.

Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim yang mendorong KPU untuk segera memutuskan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024.

Menyikapi hal itu, politikus Partai Golkar itu berpandangan bahwa diperlukan persiapan yang matang dalam pelaksanaan Pemilu 2024, lantaran masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Baca juga: KPU: Presiden Jokowi Minta Anggaran Pemilu 2024 Lebih Efisien

Menurutnya, pandemi membuat KPU memerlukan pertimbangan dari pemerintah, DPR hingga penyelenggara pemilu lainnya yaitu Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebelum memutuskan jadwal pelaksanaan

"Jadi karena situasinya ini tidak seperti biasa, tidak normal seperti biasa, maka ndak cukup itu ditentukan oleh satu atau dua institusi saja," nilai dia.

Lebih lanjut, Doli mencontohkan bagaimana penyelenggaraan Pilkada 2020 juga memerlukan pertimbangan KPU, pemerintah, dan DPR guna menentukan tanggal pelaksanaannya.

Diketahui, Pilkada 2020 akhirnya dilakukan pada 9 Desember 2020. Menurut Doli, kesepakatan pelaksanaan pemilu tersebut disepakati oleh seluruh stakeholder terkait.

"Nah, tradisi itu yang mau kita bawa, karena 2024 itu juga bahkan lebih berat dari 2020," imbuh Doli.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Nasional
Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Nasional
Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

Nasional
Mahfud: Presiden Beri Arahan Slot Orbit 123 Diselamatkan Tanpa Langgar Aturan, tapi...

Mahfud: Presiden Beri Arahan Slot Orbit 123 Diselamatkan Tanpa Langgar Aturan, tapi...

Nasional
Arteria Dahlan Perlu Minta Maaf soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Saan Mustopa: Itu yang Terbaik

Arteria Dahlan Perlu Minta Maaf soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Saan Mustopa: Itu yang Terbaik

Nasional
Wamenhan Soroti Pentingnya Kolaborasi untuk Perbarui Kebijakan Pertahanan Negara

Wamenhan Soroti Pentingnya Kolaborasi untuk Perbarui Kebijakan Pertahanan Negara

Nasional
Lima Mobil Mewah Diduga Milik Anggota DPR Pakai Pelat Mirip Polisi, Punya Siapa?

Lima Mobil Mewah Diduga Milik Anggota DPR Pakai Pelat Mirip Polisi, Punya Siapa?

Nasional
Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu Sudah Diterima, Komisi II Rencanakan 'Fit and Proper Test' Awal Februari

Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu Sudah Diterima, Komisi II Rencanakan "Fit and Proper Test" Awal Februari

Nasional
KSAU Serahkan 182 Kendaraan Dinas ke Satuan TNI AU

KSAU Serahkan 182 Kendaraan Dinas ke Satuan TNI AU

Nasional
Bareskrim Ungkap Total Kerugian Sementara Kasus Investasi Bodong Sunmod Alkes Capai Rp 503 Miliar

Bareskrim Ungkap Total Kerugian Sementara Kasus Investasi Bodong Sunmod Alkes Capai Rp 503 Miliar

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Konsisten, Proyek Ibu Kota Tak Bebani APBN

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Konsisten, Proyek Ibu Kota Tak Bebani APBN

Nasional
Soal Kabar Kunjungan ke Israel, Kepala BNPB: Itu Hoaks

Soal Kabar Kunjungan ke Israel, Kepala BNPB: Itu Hoaks

Nasional
Formasi Guru PPPK di Daerah Terpencil Sepi Peminat, Nadiem Sebut Masalahnya Bukan Hanya Uang

Formasi Guru PPPK di Daerah Terpencil Sepi Peminat, Nadiem Sebut Masalahnya Bukan Hanya Uang

Nasional
Kian Melesatnya Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Usai Omicron Ditemukan di Jakarta

Kian Melesatnya Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Usai Omicron Ditemukan di Jakarta

Nasional
Saat Saksi Minta Munarman Bersabar Hadapi Perkara

Saat Saksi Minta Munarman Bersabar Hadapi Perkara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.