Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi II Harap Semua Pihak Setuju dengan Jadwal Pemilu Usulan KPU

Kompas.com - 09/11/2021, 16:11 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo dari Fraksi PDI-P berharap semua pihak bisa setuju dengan jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024 dilaksanakan pada 21 Februari sesuai usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebab, menurut Arif, apabila dilaksanakan pada tanggal sesuai usulan KPU, yaitu 21 Februari, maka rangkaian pelaksanaan pemilu menjadi lebih sederhana.

"Sudah tepat usulan KPU yang harapan kita bisa disetujui oleh berbagai pihak yang sudah pernah kita diskusikan panjang kali lebar sama dengan luas bahwa usul KPU tanggal pemungutan suara pemilu nasional kita adalah 21 Februari 2024," kata Arif dalam diskusi daring, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: KSP Sebut Keputusan Jadwal Pemilu 2024 Ada di Tangan KPU

Arif mengatakan, semua pihak pada dasarnya mendorong desain pemilu yang sederhana serta murah biaya.

Menurut dia, desain pemilu yang sederhana dan murah biaya nantinya akan memudahkan semua pihak, baik pemilih maupun yang dipilih.

"Kalau murah biaya maka dia akan memberikan insentif bagi sebagian besar masyarakat kita untuk bisa terlibat aktif dalam proses demokrasi Indonesia," ujarnya.

Selain itu, tambah Arif, pelaksanaan pemilu yang sederhana dan dengan biaya murah akan menurunkan potensi terjadinya korupsi setelah pemilihan.

"Karena sudah pasti akan lebih murah biaya sudah pasti akan memberikan insentif untuk pengaturan kampanye dalam rentang waktu yang pendek kalau kampanyenya panjang maka sudah pasti mahal," ungkapnya.

Baca juga: Komisi II Minta Pemerintah dan KPU Segera Sepakati Jadwal Pemilu

"Kalau pemilu kita mahal, maka dia akan memberikan insentif bagi tumbuh kembangnya korupsi. Jadi harus tegak lurus pola pikir kita. Kita ingin para wakil rakyat para pemimpin kita terlepas dari korupsi," ucap dia.

Sebelumnya, KPU mengusulkan agar masa kampanye Pemilihan Umum 2024 mendatang dapat berlangsung selama tujuh bulan.

Usul KPU ini berbeda dengan hasil rapat konsinyasi antara KPU, Komisi II DPR, dan pihak terkait yang menyepakati masa kampanye berlangsung selama 120 hari atau 4 bulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com